Baru Dilantik, Menkeu Filipina Kebut Proposal Pajak Karbon

"Instrumen penetapan harga karbon berfungsi sebagai alat fiskal yang memungkinkan kita untuk memperhitungkan biaya sosial yang terkait dengan emisi karbon," katanya, dikutip pada Kamis (18/1/2024).

Recto mengatakan telah meminta jajarannya melakukan kajian mengenai pajak karbon untuk menurunkan produksi emisi karbon. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan lain yang dapat dikombinasikan dengan pajak karbon sehingga tujuan penurunan emisi lebih efektif.

Wacana pajak karbon telah mulai dibicarakan sejak era mantan menteri keuangan Benjamin Diokno. Sayangnya, pemerintah belum sempat menyusun proposal pengenaan pajak karbon kepada parlemen.

Secara khusus, Recto menyebut pengembangan sistem pajak karbon dan perdagangan emisi sangat penting dalam mencapai perekonomian rendah karbon. Melalui kedua kebijakan tersebut, pemerintah akan memberikan insentif kepada industri dan individu yang aktif mengurangi jejak karbon mereka, sekaligus memungkinkan pemerintah memobilisasi sumber daya keuangan untuk meningkatkan ruang fiskal.

"Ada peningkatan momentum dalam pembentukan sistem penetapan harga karbon di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini memberikan peluang bagi Filipina untuk tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga memimpin inisiatif tersebut," ujarnya dilansir philstar.com.

Laporan International Monetary Fund (IMF) pada tahun lalu menyatakan Filipina dapat mulai mengenakan pajak karbon senilai US$20 per ton, yang kemudian bisa dinaikkan senilai US$4 pada tahun-tahun berikutnya.

Kawasan Asia-Pasifik dinilai sangat rentan terhadap risiko iklim, serta menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca. Menurut Recto, pemerintah akan terus mendorong pengembangan industri yang lebih ramah lingkungan. (sap)