Beremisi Tinggi, Irlandia Bakal Kenakan Pajak Tambahan untuk Mobil SUV
ARSIP FOTO: Seseorang membawa plakat berbentuk bumi saat aktivis lingkungan termasuk Extinction Rebellion dan Fridays For Future mengadakan aksi protes menuntut lebih banyak tindakan sementara para menteri iklim dan lingkungan negara G20 mengadakan pertemuan di Naples, Italia, 22 Juli 2021. ANTARA FOTO/REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo/FOC/djo
DUBLIN, DDTCNews – Pemerintah Irlandia didesak untuk mengenakan pajak atas kendaraan jenis sports utility vehicles (SUV). Alasannya, mobil jenis SUV terbukti memproduksi karbon dioksida (CO2) lebih tinggi ketimbang jenis mobil lainnya. Hal ini berbuntut pada meningkatnya potensi pemanasan global.
Aidan Regan, asisten profesor ekonomi politik di University College Dublin (UCD) menilai pengenaan pajak bisa menekan penjualan kendaraan SUV. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan target Irlandian untuk mencapai pengendalian perubahan iklim.
"Kita harus melakukannya jika kita serius mencapai target iklim kita dan mencapai nol karbon pada 2050," kata Regan, dalam Extra.ie, dikutip Kamis (7/4/2022).
Regan menambahkan saat ini SUV menjadi penyumbang kedua terbesar pada perubahan iklim. Penggunaannya mengeluarkan CO2 lebih banyak daripada mobil berukuran sedang. Menurutnya penggunaan SUV harus mulai dikurangi dengan cara apapun.
“… Saya pikir jelas. Anda dapat melihat Prancis, Anda dapat melihat Norwegia, banyak negara telah mulai menggunakan sistem pajak dan peraturan mereka untuk mengurangi peran mereka [SUV] di jalan," tegasnya.
UCD mencatat, pada 2021 lalu ada 55.000 unit SUV baru yang terjual di Irlandia. Di sisi lain hanya 8.000 unit mobil listrik baru yang berhasil terjual.
Selama akhir pekan, Menteri Transportasi Eamon Ryan mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan apakah akan meningkatkan pajak pendaftaran kendaraan pada SUV karena emisinya yang tinggi.
“Salah satu hal yang ingin kami capai adalah [untuk] mempromosikan kendaraan yang lebih hemat energi, untuk mengurangi jumlah bahan bakar impor – itu menjadi risiko keamanan yang besar,” katanya. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Diprotes Publik, Negara Ini Batalkan Rencana Kenaikan Tarif Pajak
Usaha Masih Rentan, Maskapai Penerbangan Minta Lagi Diskon Cukai Avtur
Respons Perkembangan Teknologi AI, IMF Rekomendasikan Kebijakan Pajak
Pemerintah Korsel Bakal Pangkas Pajak Properti dan Pajak Warisan
berita pilihan
Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini
Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti
Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain
Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP
Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?
Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?
WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir
Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama
