Cari Tambahan Penerimaan Negara, Ekspor Emas Bakal Kena Pajak

"Perusahaan tidak diperbolehkan mengekspor emas mentah melainkan hanya emas murni dan perhiasan emas di bawah Izin Pendaftaran Usaha," kata Kemenkeu dalam sebuah pernyataan, dikutip pada Rabu (21/7/2021).

Kemenkeu menjelaskan pemerintah telah mengatur soal tarif ekspor, tarif impor preferensial, daftar barang dan bea masuk flat-rate, tarif campuran, serta tarif impor di luar kuota.

Khusus untuk emas, pemerintah selama ini sudah menetapkan dua tarif ekspor yaitu 2% dan 0%. Tarif tersebut berlaku untuk emas, perhiasan emas, dan barang lain dari emas dengan kemurnian minimal 8 karat.

Namun, pemerintah ternyata menemukan fenomena ekspor emas yang kemurniannya kurang dari 95% tetapi memakai kode pabean dengan tarif pajak 0%. Proses ekspor tetap berjalan karena otoritas pabean tidak memiliki cukup dasar untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi.

Menurut Kemenkeu, revisi Keputusan 122/2016/ND-CP nantinya akan mengenakan pajak 2% pada produk-produk emas tersebut. Kebijakan itu diharapkan dapat mendatangkan tambahan penerimaan bagi pemerintah seiring dengan kenaikan ekspor emas dari Vietnam.

Ekspor emas sepanjang semester I/2021 mencapai US$380 juta. Tahun lalu, ekspor emas mencapai US$2,6 miliar, naik 30% dari tahun sebelumnya senilai US$2 miliar. Dari angka tersebut, kontribusi ekspor emas dengan kemurnian kurang dari 95% mencapai sekitar US$2,1 miliar.

"Tahun lalu terdapat 469 perusahaan yang mengekspor dan mengimpor produk emas termasuk mutiara, batu mulia, perhiasan dari bahan lain, dan koin logam," kata Kemenkeu seperti dilansir vietnamplus.vn. (rig)