Ditolak Mentah-mentah oleh Warga, RUU Kenaikan Pajak akan Ditarik

“Setiap warga juga memiliki hak untuk suara mereka didengar melalui sarana resmi, baik melalui media sosial maupun pertemuan secara langsung. Hal ini yang menjadi merupakan hal yang sah dimiliki warga negara,” paparnya di Amman, Kamis (7/6).

Dia menjelaskan pemerintah Yordania perlu mendengarkan diskusi dan harus mengambil langkah untuk kembali ke jalan yang benar. Tujuan beleid itu adalah untuk meningkatkan pengumpulan pajak.

"Kami perlu berkonsultasi luas dengan badan-badan sipil atas sistem pajak baru yang tidak akan menginjak-injak hak warga negara,” katanya seperti dilansir euronews.com

Sebelumnya seorang Analis Yordania Nidal Mansour menjelaskan pemerintah berurusan dengan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi cukup parah. Padahal masyarakat merupakan sumber utama pendapatan, tapi pemerintah tidak memikirkan sumber lain seperti meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, atau bahkan mencoba untuk menarik investor.

Pemerintahan Yordania saat ini berada di bawah tekanan International Monetary Fund (IMF) dalam menerapkan reformasi ekonomi dan melakukan berbagai langkah penghematan untuk mendapatkan pertumbuhan utang yang masih dalam ambang batas aman.

Pasalnya kerajaan pro barat telah mengalami kemunduran ekonomi, ditambah dengan meningkatnya angka pengangguran. Sebagian wilayah justru terkena konflik berkepanjangan seperti di Suriah dan Irak, bahkan juga sempat terjadi pengungsian dalam jumlah yang besar pada beberapa tahun lalu.

Akibat kenaikan tarif pajak itu, banyak warga Yordania merasa sedang diperas secara finansial oleh pemerintah yang dianggap korup dan merasa masyarakat tidak mendapatkan layanan dari hasil pajak yang telah dibayarkan. (Amu)