Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Jadi Instrumen Pengelakan Pajak, IRS Minta Data Bursa Kripto

A+
A-
1
A+
A-
1
Jadi Instrumen Pengelakan Pajak, IRS Minta Data Bursa Kripto

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Internal Revenue Service (IRS) meminta kepada Kongres Amerika Serikat (AS) agar otoritas pajak diberi kewenangan untuk mengakses informasi terkait dengan cryptocurrency.

Komisioner IRS Chuck Rettig mengatakan saat ini ada banyak transaksi cryptocurrency yang belum dapat dideteksi IRS. Karena itu, perlu ada persetujuan dari parlemen agar IRS dapat mewajibkan bursa kripto untuk melaporkan transaksi cryptocurrency yang mencapai US$10.000 atau lebih.

"Kapitalisasi pasar cryptocurrency mencapai US$2 triliun dan saat ini ada 8.600 bursa cryptocurrency. Secara desain, kebanyakan cryptocurrency didesain agar tidak mudah dideteksi," ujar Rettig, seperti dikutip Rabu (9/6/2021).

Baca Juga: Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Untuk diketahui, penguatan akses data dan informasi perpajakan atas sektor cryptocurrency merupakan salah satu rencana reformasi pajak yang diusulkan Presiden AS Joe Biden pada American Families Plan.

Merujuk pada General Explanations of the Administration’s Fiscal Year 2022 Revenue Proposals, pengelakan pajak menggunakan cryptocurrency adalah permasalahan yang perlu ditindaklanjuti oleh AS.

Dengan menggunakan cryptocurrency, pengemplang pajak dapat dengan mudah menempatkan kekayaannya ke luar negeri tanpa meninggalkan AS. Kekayaan yang telah dikonversi menjadi aset kripto tersebut bisa ditempatkan pada wallet di luar negeri.

Baca Juga: Respons Perkembangan Teknologi AI, IMF Rekomendasikan Kebijakan Pajak

"Untuk memerangi pengelakan pajak melalui cryptocurrency, informasi pihak ketiga memiliki peran besar untuk mengidentifikasi wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan," tulis Kementerian Keuangan AS pada dokumen tersebut.

Apabila American Families Plan disepakati, seluruh penyedia jasa kripto AS mulai dari bursa hingga penyelenggara wallet harus melaporkan informasi mengenai beneficial owner dari cryptocurrency secara otomatis kepada IRS.

Selain untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan, AS juga akan mempertukarkan data cryptocurrency dengan negara mitra sejalan dengan automatic exchange of information (AEOI). (Bsi)

Baca Juga: Cegah Pemeriksaan Eksesif, DPR AS Minta Anggaran IRS Dipangkas 18%

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : bursa kripto, Amerika Serikat, IRS, cryptocurrency, pengelakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 April 2024 | 17:53 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Transaksi Aset Kripto Kuartal I/2024 Senilai Rp112,93 miliar

Rabu, 27 Maret 2024 | 10:00 WIB
SENGKETA PAJAK

Gara-Gara Insentif Pajak Mobil Listrik, AS Digugat China ke WTO

Jum'at, 22 Maret 2024 | 15:45 WIB
ASET KRIPTO

Transaksi Kripto Januari-Februari 2024 Naik Dua Kali Lipat

Minggu, 17 Maret 2024 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Agar Lapor SPT Cepat dan Mudah, IRS Uji Coba Aplikasi Pajak Terbaru

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama