Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Fokus utama China dari kebijakan insentif pajak terdiri atas empat aspek. Pertama, mendukung penahanan garda terdepan dengan memberlakukan pembebasan pajak penghasilan untuk karyawan lepas, tenaga kesehatan, bonus, serta persediaan medis untuk pengendalian Covid-19.

Kedua, mendukung persediaan dan kebutuhan pokok dengan memberikan pembebasan PPN untuk wajib pajak penyedia transportasi bahan baku, layanan pengiriman, layanan transportasi umum, penyedia jasa keselamatan, dan pembebasan bea masuk terkait impor alat kesehatan.

Ketiga, mendukung aksi peduli dalam bentuk donasi untuk meringankan dampak pandemi. Pengurangan pajak penghasilan diperbolehkan untuk sumbangan. Pembebasan untuk barang impor yang disumbangkan juga sudah diperluas.

Keempat, mendukung pembukaan kembali sarana pekerjaan dan produksi. Perusahaan yang terdampak pandemi akan diberikan perpanjangan kompensasi kerugian 5-8 tahun seperti jasa akomodasi, katering, hiburan, transportasi, dan jasa turis. Pembebasan PPN sementara atau penurunan tarif juga berlaku bagi perusahaan UMKM tergantung dari lokasi.

Demi kelancaran insentif pajak, otoritas pajak China (China’s State Taxation Administration/STA) mengeluarkan pedoman berisi aturan pelaksanaan insentif terperinci untuk memudahkan perusahaan, terutama usaha kecil dan berpenghasilan rendah.

Selama pandemi, STA juga mulai mengadopsi sejumlah besar teknologi baru, terutama kecerdasan buatan untuk digunakan dalam memfasilitasi insentif. Tak ketinggalan, STA juga meningkatkan pengawasan dalam menjamin tujuan insentif pajak tercapai.

Kemudian, layanan wajib pajak nontatap muka juga diberlakukan. Wajib pajak bisa mengakses layanan daring melalui sistem elektronik secara mandiri. Tak menutup kemungkinan, layanan tanpa tatap muka ini akan berkembang secara pesat ke depannya.

Di sisi lain, insentif pajak dianggap sebagai sarana pemerintah untuk campur tangan dan mengatur perekonomian. Metode pemberian insentif pajak yang berorientasi pada negara berperan penting dalam menjaga kehidupan masyarakat dan pemulihan ekonomi.

Meski integrasi ekonomi global tinggi, tidak ada satu negara pun yang dapat sepenuhnya menghindari risiko dan ketidakpastian karena pandemi. Stabilisasi masyarakat dan pemulihan ekonomi membutuhkan kepastian. Kepastian pajak mencakup makna perlindungan bagi wajib pajak dan sangat penting bagi sistem perpajakan.

Meski begitu, terdapat beberapa evaluasi terkait dengan penggunaan insentif pajak di antaranya proses pengambilan keputusan internal tidak sepenuhnya terlihat bagi pembayar pajak, meski publisitas STA yang luas diklaim telah meningkatkan transparansi.

Selain itu, pengeluaran pajak untuk pandemi dapat menyimpang dari anggaran mengingat ketidakpastian pandemi global. Statistik China menunjukkan pendapatan pajak kuartal pertama tahun 2020 turun 14,3% ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya.

Situasi itu mengimplikasikan bahwa pemerintah menghadapi tekanan pada pendapatan dan pengeluaran. Hasil yang buruk akan membuat pemerintah berakhir dengan defisit yang signifikan dan hilangnya pendapatan yang ditransfer ke pembayar pajak menengah kebawah.

Teknologi kecerdasan buatan juga turut disorot. Di satu sisi, seseorang dapat menikmati lebih banyak kenyamanan. Namun, mereka juga menghadapi risiko yang lebih besar terhadap privasi dan perlindungan data mereka jika peraturan yang relevan tidak diperbarui.

Di Indonesia, insentif pajak juga diberlakukan mengikuti undang-undang dan aturan turunan khususnya terkait dengan pandemi. Keikutsertaan masyarakat menggunakan insentif pajak sangat berpengaruh guna mencapai stabilitas ekonomi negara.

Secara keseluruhan, seluruh dunia menghadapi kesulitan yang sama. Untuk menjamin kepastian hukum dapat berperan, setiap negara harus memperhatikan penerapan insentif pajak dan fokus pada penilaian dan pengawasan ex-post dari langkah-langkah fiskal yang sudah diberikan.

Untuk itu, penulis merekomendasikan semua insentif pajak dipindahkan ke dalam proses pembuatan undang-undang yang sistematis yang efisien, proporsional, netral, dan pasti. Kontrol anggaran adalah titik awal untuk semua tindakan.

Anggaran bisa lebih banyak untuk kasus-kasus darurat, seperti darurat kesehatan masyarakat. Undang-undang juga harus menetapkan aturan untuk tahap berbeda, yaitu tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Dengan demikian otoritas pajak dapat menerapkan langkah-langkah fiskal yang berbeda pada tahap yang berbeda berdasarkan situasi yang berubah.

*Artikel ini merupakan artikel yang diikutsertakan dalam Lomba Resensi Jurnal untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Simak artikel lainnya di sini.