Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pajak Karbon Bakal Diterapkan untuk Mengantisipasi CBAM Uni Eropa

A+
A-
0
A+
A-
0
Pajak Karbon Bakal Diterapkan untuk Mengantisipasi CBAM Uni Eropa

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam mengusulkan penerapan pajak karbon. Kebijakan tersebut dirancang untuk memitigasi rencana implementasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa.

Wakil Direktur Perubahan Iklim Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Mai Kim Lien mengatakan CBAM akan membuat produk asal negara dengan emisi karbon tinggi makin sulit menembus pasar Uni Eropa. Selain itu, lanjutnya, pengenaan pajak karbon dapat menjadi bukti komitmen Vietnam mengatasi isu perubahan iklim.

"Alat penetapan harga karbon yang umum diterapkan saat ini adalah pajak karbon, sistem perdagangan kuota emisi gas rumah kaca, dan mekanisme kredit karbon," katanya, dikutip pada Senin (4/9/2023).

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Lien mengatakan perubahan iklim telah menjadi tantangan terbesar bagi umat manusia. Perubahan iklim juga telah memengaruhi semua aspek ekonomi, politik, diplomasi, dan keamanan global.

Dia menjelaskan CBAM menjadi bagian dari upaya Uni Eropa menjadi kawasan pertama di dunia yang mencapai status bebas emisi pada 2050. Melalui CBAM, Uni Eropa ingin membatasi emisi pada barang yang masuk ke wilayahnya.

Uni Eropa berencana mengimplementasikan CBAM melalui pengenaan pajak atau bea masuk pada 2026. Pajak karbon pun bakal dikenakan untuk 5 jenis produk utama yakni produk besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, serta energi.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

Sebelum periode tersebut, CBAM akan menerima pelaporan soal jumlah emisi yang terkandung dalam produk tanpa pembayaran pajak karbonnya.

Menurut Lien, produk andalan ekspor Vietnam dapat ikut terdampak oleh implementasi CBAM. Namun apabila perusahaan yang tinggi karbon sudah dikenakan pajak di dalam negeri, produk-produknya pun bisa lebih mudah masuk ke Uni Eropa.

"Sejalan dengan peta jalan untuk membangun dan mengoperasikan pasar karbon domestik, Perdana Menteri telah menugaskan kementerian untuk mengkaji peta jalan penerapan pajak karbon di Vietnam," ujarnya dilansir vietnamnews.vn.

Baca Juga: Oman Bakal Jadi Negara Teluk Pertama yang Pungut PPh Orang Pribadi

Pemerintah Vietnam telah menggelar workshop untuk menghimpun masukan para ahli mengenai rencana pengenaan pajak karbon pada sektor yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Soal tarif, para ahli menilai harus didasarkan pada jaminan kompensasi biaya, serta dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi Vietnam.

Tarif pajak yang rendah mungkin tidak efektif pengurangan emisi, tetapi pengenaan tarif yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dalam jangka pendek. (sap)

Baca Juga: Kasus Kanker Kulit Meningkat, Senator Minta Tabir Surya Bebas PPN

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, pajak karbon, netralitas karbon, pajak lingkungan, emisi, Vietnam, CBAM, Uni Eropa

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama