Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tak Didukung Senat, Biden Berbelok Cari Dukungan CEO Top AS

A+
A-
0
A+
A-
0
Tak Didukung Senat, Biden Berbelok Cari Dukungan CEO Top AS

Presiden AS Joe Biden berbicara pada rapat bersama anggota Tim Respons COVID-19 Gedung Putih di Auditorium Lapangan Selatan komplek Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, Selasa (4/1/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Evelyn Hockstein/AWW/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Presiden AS Joe Biden akan memanggil 10 CEO dari 10 korporasi terbesar AS untuk mendiskusikan nasib beleid Build Back Better Act yang tak kunjung disetujui oleh Senat AS.

CEO yang diundang berasal dari perusahaan-perusahaan besar seperti General Motors, Ford, HP, Siemens, Corning, hingga Microsoft.

"Semua CEO yang hadir dalam pertemuan tersebut mendukung disetujuinya Build Back Better Act," ujar seorang pejabat White House yang tak disebutkan namanya seperti dilansir cnbc.com, dikutip Rabu (26/1/2022).

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Untuk diketahui, Build Back Better Act sesungguhnya telah mendapatkan lampu hijau dari House of Representative. Namun, masih terdapat sebagian anggota Partai Demokrat di Senat AS yang belum menyetujui beleid tersebut.

Pada rancangan undang-undang tersebut, AS berencana menggelontorkan stimulus senilai US$1,75 triliun untuk masyarakat rentan dan kelas menengah. Untuk mendanai jaring pengaman sosial tersebut, AS berencana meningkatkan tarif pajak korporasi dan mengenakan pajak minimum.

Akibat tak kunjung disetujuinya Build Back Better Act, Presiden AS Joe Biden tidak dapat menjamin keberlanjutan dari child tax credit yang diusungnya.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

Pada Build Back Better Act, Biden berencana memperpanjang pemberian child tax credit hingga 2025. Meski demikian, terdapat beberapa anggota parlemen yang ingin agar insentif tersebut hanya diberikan hingga 2021.

Bila usulan Biden disetujui, wajib pajak mendapatkan kredit pajak atas tanggungan anak senilai US$3.600 atas anak berusia di bawah 6 tahun dan US$3.000 atas anak berusia 6 hingga 17 tahun. Kredit pajak yang diberikan ini bisa direstitusi oleh wajib pajak dan menjadi instrumen pemerintah AS dalam memberikan jaring pengaman sosial kepada rumah tangga rentan.

Berdasarkan analisis Center on Poverty and Social Policy Columbia University, 3,7 juta anak di AS terbebas dari kemiskinan berkat child tax credit. Dengan tak dilanjutkannya child tax credit, child poverty rate pada Januari 2022 berpotensi meningkat dari 12,1% menjadi 17,1%. (sap)

Baca Juga: Oman Bakal Jadi Negara Teluk Pertama yang Pungut PPh Orang Pribadi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, build back better act, Joe Biden, pajak kekayaan, Amerika Serikat

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama