Transparansi Pajak Minim, Bank Sentral Dorong 7 Perusahaan Divestasi

Kemudian, laporan Norges juga menyebutkan sebanyak 53% perusahaan telah menerbitkan kebijakan pengelolaan pajak perusahaan dan hanya 10% perusahaan yang telah merilis laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR).

"Norges telah memutuskan hubungan dengan tujuh perusahaan karena kurangnya transparansi pajak. Kami menjadikan isu pajak dan transparansi pajak sebagai prioritas utama pada 2020," tulis laporan Norges dikutip Selasa (9/3/2021).

Keputusan untuk menghentikan hubungan tersebut dilakukan melalui divestasi karena masuk kategori tinggi untuk tidak membayar pajak. Ketujuh perusahaan tersebut pun diprediksi tidak akan membayar pajak di yurisdiksi nilai ekonomi diciptakan.

Penilaian bank sentral terhadap transparansi pajak perusahaan-perusahaan yang hendak berinvestasi di Norwegia merupakan upaya pemerintah dalam menjamin iklim berusaha yang berkualitas dalam jangka panjang.

Hal ini perlu dilakukan mengingat terdapat berbagai risiko yang akan timbul apabila perusahaan tidak menerapkan transparansi pajak sejak awal di antaranya perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang agresif.

Kemudian, meningkatnya risiko terjadi sengketa hukum terkait dengan pajak perusahaan. Hal ini akan memakan waktu dan biaya bagi perusahaan dan otoritas. Untuk menghindari hal tersebut, bank sentral perlu memilah investor.

"Untuk investasi jangka panjang, kami mencari penciptaan nilai riil dari waktu ke waktu. Kami tidak ingin investor mencari keuntungan jangka pendek yang mungkin dicapai dengan perencanaan pajak yang agresif," sebut Norges.

Seperti dilansir Tax Notes International, penilaian Norges pada bidang pajak merupakan salah satu sistem penilaian investasi tematik. Tahun lalu, bank sentral menilai 4.158 perusahaan dengan berbagai topik seperti perubahan iklim, HAM, antikorupsi dan pajak. (rig)