Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tulis Soal Evolusi CFC Rules, Brian Arnold Raih Penghargaan dari IBFD

A+
A-
1
A+
A-
1
Tulis Soal Evolusi CFC Rules, Brian Arnold Raih Penghargaan dari IBFD

Brian Arnold. (tangkapan layar Youtube IBFD)

AMSTERDAM, DDTCNews – Dengan artikel yang membahas mengenai evolusi controlled foreign corporation (CFC) rules, Brian Arnold menjadi pemenang IBFD Frans Vanistendael Award ke-6.

Senior Adviser Canadian Tax Foundation – organisasi riset pajak terkemuka di Kanada – ini menulis artikel berjudul ‘The Evolution of Controlled Foreign Corporation Rules and Beyond’. Artikel ini diterbitkan oleh IBFD dalam Bulletin for International Taxation 12 (2019).

“Artikel Prof. Arnold memungkinkan pembaca untuk memahami peraturan CFC dan perpajakan internasional dengan saran-saran provokatif untuk bergerak maju,” demikian pernyataan IBFD melalui keterangan resminya.

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Arnold, lanjut IBFD, telah menangani masalah pajak sebagai pengajar, penulis, dan konsultan selama lebih dari 50 tahun. Ahli pajak yang sempat menjadi salah satu pembicara dalam konferensi pajak internasional di Jakarta pada 2017 ini selalu dikaitkan dengan analisis kualitas peraturan CFC selama seperempat abad.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia berhasil menulis survei baru yang luar biasa tentang peraturan CFC. Dia, sambung IBFD, telah membuat tinjauan menyeluruh tentang dasar-dasar atau aspek fundamental dari peraturan CFC yang telah berevolusi dengan keadaan saat ini.

Selain itu, ada pula argumen kreatif terkait bagaimana perluasan konsep CFC dapat memecahkan masalah penting BEPS sehingga mencapai hasil lebih baik dari pada yang akan dimungkinkan ada di bawah Pilar kedua dari BEPS 2.0.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

Hal tersebut juga menyangkut dampak pada kedaulatan (sovereignty) negara-negara berkembang dan hak mereka untuk menggunakan kekuatan pajak untuk tujuan pengaturan (regulatory). Semua alasan tersebut mendorong juri menyimpulkan artikel Arnold memuat saran provokatif untuk bergerak.

IBFD Frans Vanistendael Award untuk hukum pajak internasional didirikan untuk mempromosikan keunggulan dunia dalam penelitian tentang hukum pajak internasional. Karena saat ini ada pandemi Covid-19, upacara penghargaan tidak dapat diselenggarakan di Kantor Pusat IBFD, Amsterdam.

Pengumuman pemenang penghargaan dirilis di situs IBFD pada 19 Mei 2020. Adapun juri IBFD Frans Vanistendael Award ke-6 antara lain Cécile Brokelind, Patricia Brown, Cliff Fleming, Rick Krever, Adolfo Martín, Jörg Manfred Mössner, Pasquale Pistone (Ketua), Jennifer Roeleveld, dan Dikshit Sengupta.

Baca Juga: Oman Bakal Jadi Negara Teluk Pertama yang Pungut PPh Orang Pribadi

Pemenang IBFD Frans Vanistendael Award sebelumnya adalah John Avery Jones bersama Jürgen Lüdicke, Wolfgang Schön, Romero Tavares, Tsilly Dagan, dan Aitor Navarro.

Konferensi IBFD Frans Vanistendael Award ke-7 akan digelar pada Mei 2021. Pengajuan akan dibuka pada 31 Desember 2020 melalui [email protected]. Semua artikel, bab dalam buku, dan buku tentang hukum pajak internasional (termasuk Eropa) yang diterbitkan pada 2020 memenuhi syarat. (kaw)

Baca Juga: Kasus Kanker Kulit Meningkat, Senator Minta Tabir Surya Bebas PPN

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Brian Arnold, IBFD, CFC, CFC Rules, BEPS, minimum tax, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama