Wah, OECD Rilis Pedoman Transfer Pricing Transaksi Keuangan

“Yang akan berkontribusi pada konsistensi dalam interpretasi arm’s length principle (ALP) serta membantu menghindari sengketa transfer pricing dan pajak berganda,” demikian penyataan OECD dalam laman resminya, Rabu (12/2/2020).

OECD memaparkan pada Oktober 2015, sebagai bagian dari paket final proyek BEPS, OECD/G20 menerbitkan laporan tentang Aksi ke-4 (Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions And Other Financial Payments) dan Aksi 8-10 (Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation). Laporan-laporan itu mengamanatkan tindak lanjut aspek transfer pricing dari transaksi keuangan.

Secara khusus, Section B.1 laporan terbaru ini terkait bagaimana analisis delineasi yang akurat dalam Chapter I berlaku untuk struktur modal MNE dalam kelompok MNE. Hal ini juga mengklarifikasi bahwa pedoman yang termasuk dalam bagian itu tidak mencegah negara-negara menerapkan pendekatan untuk mengatasi struktur modal dan pengurangan bunga di bawah undang-undang domestik.

Selanjutnya, Section B.2 menguraikan karakteristik yang relevan secara ekonomi yang menginformasikan analisis syarat dan ketentuan (terms and conditions) transaksi keuangan. Bagian C, D, dan E membahas masalah-masalah spesifik yang terkait dengan penetapan harga transaksi keuangan.

Analisis tersebut menguraikan delineasi yang akurat dan harga dari transaksi keuangan yang dikendalikan. Bagian F memberikan panduan tentang cara menentukan tingkat pengembalian bebas risiko (risk-free rate of return) dan tingkat pengembalian yang disesuaikan risiko (risk-adjusted rate of return).

Section A hingga E dari laporan ini dimasukkan dalam OECD Transfer Pricing Guidelines dalam Chapter X. Section F ditambahkan ke Section D.1.2.1 dalam Chapter I, segera setelah paragraf 1.106.

Mengatasi base erosion and profit shifting (BEPS), sambung OECD, terus menjadi prioritas utama pemerintah di seluruh dunia. Pada 2013, negara-negara OECD dan G20, bekerja sama dengan pijakan yang sama, mengadopsi 15 rencana aksi untuk mengatasi BEPS.

Untuk memastikan implementasi langkah-langkah BEPS yang efektif dan konsisten, Inclusive Framework on BEPS sekarang memiliki 137 anggota. Hal ini menyatukan semua negara dan yurisdiksi yang tertarik pada posisi yang setara di Komite OECD untuk Urusan Fiskal. (kaw)