Imbas Pandemi Corona, Dana Transfer Pusat ke Daerah Makin Dibutuhkan

"Pemerintah daerah di Inggris harus meningkatkan belanja untuk sektor kesehatan dan pada saat yang sama mengalami pendapatan yang berkurang akibat krisis Covid-19," tulis laporan IFS dikutip Jumat (28/8/2020).

IFS menyatakan pandemi memberikan dampak besar terhadap merosotnya penerimaan pajak pemerintah daerah. Pola konsumsi rumah tangga dan bisnis berubah drastis sehingga menggerus penerimaan pajak dari aktivitas penjualan barang dan jasa.

Dampak pandemi terhadap penerimaan pemerintah daerah juga bervariasi tergantung dengan karakteristik ekonomi masing-masing daerah.

Meski pemerintah daerah mampu mempertahankan besaran belanja di tengah merosotnya penerimaan dengan adanya dana cadangan dan dana transfer dari pemerintah pusat, tak menutup kemungkinan timbul implikasi di masa depan.

Apalagi, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembalikan besaran dana cadangan yang dipakai selama masa pandemi untuk tahun fiskal selanjutnya,. Alhasil, kebijakan belanja di masa depan juga bakal terpengaruh.

Kalkulasi IFS mencatat pemerintah daerah di Inggris mengalami tekanan pada sektor belanja yang naik hingga £4,4 miliar. Sementara itu, penerimaan bukan pajak mengalami tekanan dengan turun sebesar £2,8 miliar.

Pemerintah daerah di Inggris Raya sebetulnya sudah mengalami tekanan untuk mencukup biaya jaminan sosial untuk orang dewasa meskipun dalam situasi tidak sedang pandemi kesehatan.

Data asosiasi pemerintah lokal Inggris menyebutkan kekurangan biaya jaminan perawatan sosial orang dewasa hampir mencapai £4 miliar hingga 2025. Tantangan makin berat dengan Covid-19 yang memaksa orang lebih banyak berdiam di rumah tanpa pekerjaan.

Sementara itu, Pemerintah Inggris sudah mengalokasikan £4,8 miliar berupa dana hibah umum dan khusus untuk pemerintah daerah untuk tahun ini, ditambah dana jaminan sosial dari skema insentif perlindungan pekerja sebesar £37 juta.

"Dengan berbagai aliran bantuan dan stimulus, defisit anggaran pemerintah daerah di seluruh Inggris diperkirakan mencapai £2 miliar untuk periode 2020-2021," sebut IFS.

IFS memberikan rekomendasi perihal persoalan anggaran yang dialami pemerintah daerah Inggris. Pertama, pemerintah pusat memberikan lebih banyak dana transfer berupa hibah umum kepada daerah.

Kedua, menduplikasi cara hemat Wales menyikapi defisit APBD pemerintah daerah, tetapi tetap dapat memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada daerah untuk menggunakan anggaran.

"Salah satu pilihan adalah mengikuti cara Wales. Disana, pemerintah daerah mengajukan klaim seberapa banyak biaya tambahan harus dikeluarkan pada tahun ini," tulis laporan IFS seperti dilansir Thiis UK. (rig)