Protes Kenaikan Pajak, Warga Yordania Demo Besar-besaran

“Game over, pemerintah pencuri. Warga negara Yordania bukan mesin ATM,” teriak para pengunjuk rasa di Amman, Minggu (3/6).

Koordinator pengunjuk rasa mendesak Raja Yordania, Raja Abdullah II, untuk membatalkan kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif pajak. Desakan itu beralasan tarif pajak menyasar kepada warga miskin yang tidak proporsional. Sejumlah serikat pekerja dan asosiasi profesional dengan setengah juta anggota merencanakan mogok satu hari yakni pada Rabu (6/6) untuk menekan tuntutan tersebut.

"Pemerintah berurusan dengan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi cukup parah. Padahal masyarakat merupakan sumber utama pendapatan, tapi pemerintah tidak memikirkan sumber lain seperti meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, atau bahkan mencoba untuk menarik investor," kata seorang analis Nidal Mansour seperti dilansir Washingtonpost.com.

Di samping itu, sekutu barat kerajaan Yordania melihat hal itu sebagai tanda keresahan sosial yang memprihatinkan. Mengingat negara ini terkenal sebagai negara yang reatif stabil di antara negara yang bergejolak.

Pemerintahan Yordania saat ini berada di bawah tekanan International Monetary Fund (IMF) dalam menerapkan reformasi ekonomi dan melakukan berbagai langkah penghematan untuk mendapatkan pertumbuhan utang yang masih dalam ambang batas aman.

Pasalnya kerajaan pro barat telah mengalami kemunduran ekonomi, ditambah dengan meningkatnya angka pengangguran. Sebagian wilayah justru terkena konflik berkepanjangan seperti di Suriah dan Irak, bahkan juga sempat terjadi pengungsian dalam jumlah yang besar pada beberapa tahun lalu.

Akibat kenaikan tarif pajak itu, banyak warga Yordania merasa sedang diperas secara finansial oleh pemerintah yang dianggap korup dan merasa masyarakat tidak mendapatkan layanan dari hasil pajak yang telah dibayarkan.

Pada awalnya, kenaikan tarif pajak ini diawali oleh serangkaian kenaikan harga, kenaikan tarif yang paling terkini yakni tarif bahan bakar. Namun awal pekan ini, Raja Abdullah II menunda kenaikan harga bahan bakar selama bulan Ramadhan.

Selain itu, kabarnya Raja Abdullah II telah meminta PM Hani Mulki untuk menghadap ke istana kerajaan pada Senin (4/6). Hal ini menimbulkan spekulasi terkait Raja Abdullah II akan mengakhiri masa jabatan PM tersebut.

Raja Yordania memiliki keputusan akhir dalam seluruh masalah kebijakan, tetapi dia tetap memposisikan dirinya berada di luar pertarungan politik. Raja Abdullah II kerap mengubah atau membubarkan pemerintah sebagai cara untuk meredakan kemarahan publik.

Raja Abdullah II sempat menegaskan masyarakat Yordania tidak dapat menanggung seluruh beban reformasi ekonomi. (Amu)