Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Surati Kandidat Presiden 2020, Miliarder: Pajaki Kami Lebih Banyak

A+
A-
1
A+
A-
1
Surati Kandidat Presiden 2020, Miliarder: Pajaki Kami Lebih Banyak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Belasan miliarder Amerika Serikat menyerukan pajak baru atas kekayaan ekstrem. Pajak baru itu untuk memerangi ketimpangan pendapatan.

Seruan tersebut disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada para kandidat presiden 2020. Sebanyak 19 miliarder yang mendatangani surat tersebut, termasuk George Soros, Abigail Disney, hingga co-founder Facebook Chris Hughes.

“Amerika memiliki tanggung jawab moral, etika, dan ekonomi untuk lebih memajaki kekayaan kita,” tegas para miliarder tersebut, seperti dikutip pada Selasa (25/6/2019).

Baca Juga: Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Kenaikan pajak kekayaan itu difokuskan untuk secara substansial mendanai investasi baru di sektor-sektor ramah lingkungan, pengasuhan anak secara universal, pengurangan student loan debt, perbaikan infrastruktur, hingga keringanan pajak untuk keluarga berpenghasilan rendah.

Pemungutan pajak kekayaan, menurut mereka, menjadi kepentingan nasional. Paak moderat pada orang terkaya Amerika Serikat ini diklaim mendapat dukungan dari mayoritas orang. Pungutan pajak ini diperkirakan akan menghasilkan penerimaan sekitar US$3 triliun selama 10 tahun.

Proposal ini kemungkinan akan mendapat dukungan luas dari para kandidat presiden dari Partai Demokrat. Seperti diketahui, Senator Elizabeth Warren mengusulkan pajak 2% untuk kekayaan lebih dari US$50 juta dan 3% untuk kekayaan lebih dari US$1 miliar.

Baca Juga: Respons Perkembangan Teknologi AI, IMF Rekomendasikan Kebijakan Pajak

Calon presiden itu memperkirakan pengenaan pajak dalam aset – termasuk saham, obligasi, kapal pesiar, mobil, dan karya seni – akan memengaruhi 75.000 keluarga. Pajak tersebut akan menghasilkan US$2,75 triliun dalam 10 tahun.

Dalam langkah terkait pada hari Senin, Senator Bernie Sanders mengumumkan rencana untuk menghapus US$1,6 triliun dalamstudent loan debt. Dijuluki ‘The College for All Act’, proposal ini melangkah lebih jauh dari rencana Warren yang membatasi pengampunan utang US$50.000 dan tidak berlaku bagi oran berpenghasilan lebih dari US$250.000.

Inisiatif tersebut berdiri pada premis yang sama yakni distribusi kekayaan yang tidak merata diperburuk oleh beban pajak yang tidak merata di seluruh spektrum pendapatan. Surat kepada kandidat presiden ini mengikuti kekhawatiran publik yang sangat kaya tentang meningkatnya ketidaksetaraan.

Baca Juga: OJK Dukung Wacana Family Office, Siapkan Regulasi dan Infrastrukturnya

Pada April 2019, Ray Dalio, pendiri Bridgewater menyatakan kekhawatiran tentang kesenjangan ketimpangan pendapatan. Kesenjangan menganga antara orang kaya dan miskin adalah ‘darurat nasional yang menimbulkan risiko eksistensial bagi Negeri Paman Sam.

“Saya percaya bahwa semua hal baik yang dibawa ke ekstrem dapat merusak diri sendiri dan bahwa segala sesuatu harus berevolusi atau mati. Ini sekarang berlaku untuk kapitalisme,” katanya, seperti dilansir The Guardian.

Sebuah analisis dari laporan Federal Reserve menemukan 1% orang terkaya Amerika Serikat telah melihat kekayaan bersih mereka tumbuh US$21 triliun selama 30 tahun terakhir. Sementara itu, kekayaan penduduk 50% terbawah turun US$900 miliar. (kaw)

Baca Juga: Cegah Pemeriksaan Eksesif, DPR AS Minta Anggaran IRS Dipangkas 18%

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Amerika Serikat, miliarder, pajak orang kaya, wealth tax, Elizabeth Warren

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 12 Maret 2024 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Biden Usulkan Orang-Orang Kaya di AS Dikenai Pajak Minimum 25 Persen

Rabu, 06 Maret 2024 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Berkomitmen Dukung Pembangunan Infrastruktur Berkualitas di IKN

Senin, 04 Maret 2024 | 17:30 WIB
KANADA

Ditentang AS, Negara Ini Kukuh Implementasikan Pajak Digital

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama