Hal-Hal yang Perlu Diketahui dalam Penulisan Alamat NPWP di Coretax
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan melalui coretax system. Salah satu data pribadi yang perlu dimasukkan adalah alamat wajib pajak.
Dalam mendaftar NPWP, perlu minimal data alamat utama, yakni alamat domisili wajib pajak untuk dimasukkan pada coretax system. Wajib pajak perlu memastikan bahwa pengisian dan penulisan detail alamat sudah sesuai dengan KTP di Dukcapil.
"Data alamat saat mendaftar NPWP di coretax system mengambil data dari Dukcapil," tulis Kring Pajak saat merespons pertanyaan netizen lewat media sosial, Senin (7/7/2025).
Nah, ada beberapa ketentuan penulisan alamat dalam pendaftaran NPWP via coretax system yang perlu dipahami wajib pajak.
Pertama, kolom 'Detail Alamat' sesuai dengan penulisan pada baris 'Alamat' di KTP tanpa menambahkan baris RT/RW, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.
Kedua, baris 'Alamat' pada KTP biasanya hanya berisi nama jalan, desa, atau kelurahan.
Ketiga, pengisian RT/RW, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi diisi sesuai dengan kolom masing-masing, bukan dijadikan satu pada kolom 'Detail Alamat'.
Keempat, klik 'Tandai Alamat/Mark Address' untuk memilih titik geotagging. Pastikan peta telah muncul terlebih dulu, lalu perbesar peta untuk dapat memastikan titik yang sesuai.
Selanjutnya, klik dua kali pada titik yang dimaksud, lalu klik simpan Simpan. Meskipun titik telah sesuai, silakan tetap lakukan langkah ini. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Sri Mulyani Integrasikan 3 Sistem Pendapatan Negara, Coretax Termasuk
Suami Istri Pengusaha tapi NPWP Terpisah, Bagaimana Penentuan PKP-nya?
NPWP Badan Statusnya Nonefektif, Diaktifkan Lagi atau Bikin NPWP Baru?
berita pilihan
Bea Keluar akan Diperluas untuk Emas & Batubara, Demi Kerek Penerimaan
Optimalkan Pajak 2026, Komisi XI DPR Minta Pemerintah Lakukan Ini
Dividen Tak Diinvestasikan, WP OP Harus Setor Sendiri Pajak Terutang
Early Bird Tinggal Hari Ini, Seminar Transfer Pricing Jasa Intragrup
Mendagri Minta Pemda Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional 8%
Bakal Pungut Pajak Karbon, PM Malaysia Yakin Tak Hambat Investasi
