Apa Itu Movement Certificate dalam Kepabeanan?

Sebab, hanya barang-barang yang berasal dari negara tertentu yang terikat pada satu perjanjian preferensi saja yang dapat menikmati tarif preferensi. Pada dasarnya, pemenuhan rules of origin tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Asal (SKA) barang. Simak Apa Itu SKA?

SKA yang digunakan sebagai dasar pemberian tarif preferensi dalam konteks ACFTA disebut sebagai SKA Form E. Selain SKA Form E, ada pula suatu dokumen yang bisa menjadi dasar pemberian tarif preferensi dalam konteks ACFTA. Dokumen itu disebut movement certificate. Lantas, apa itu movement certificate?

Ketentuan mengenai movement certificate, terutama dalam konteks ACFTA, di antaranya tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 171/2020. Beleid itu mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan ACFTA.

Merujuk Pasal 1 angka 30 PMK 171/2020, movement certificate adalah SKA Form E yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA Form E yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor pertama.

Berdasarkan pengertian tersebut, movement certificate merupakan dokumen yang terbit ketika ada barang yang diperdagangkan antar-negara anggota FTA melalui jalur perdagangan yang melibatkan lebih dari satu negara.

Misal, suatu barang dibuat di Negara A, diekspor ke Negara B, kemudian diekspor lagi dari negara B ke Negara C. Dalam alur tersebut, Negara A menerbitkan SKA Form E sebagai negara anggota pengekspor pertama.

Selanjutnya, Negara B sebagai negara anggota pengekspor kedua akan menerbitkan movement certificate berdasarkan SKA Form E dari negara A. Lalu, Negara C akan menggunakan movement certificate dari negara B untuk mendapatkan tarif preferensi jika berlaku.

Ringkasnya, movement certificate merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh negara anggota yang menjadi perantara dalam rantai pasokan setelah SKA dari negara asal diterima. Tujuannya, agar barang tersebut tetap mendapatkan tarif preferensi di negara tujuan, sesuai dengan FTA yang berlaku.

Namun, negara pengekspor kedua tidak bisa sembarangan dalam menerbitkan movement certificate. Sebab, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PMK 171/2020, movement certificate harus memenuhi 9 ketentuan.

Pertama, memenuhi ketentuan mengenai penerbitan SKA Form E. Kedua, berisi informasi yang sama dengan SKA Form E yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor pertama, kecuali jumlah barang.

Ketiga, total jumlah barang yang tercantum pada movement certificate tidak boleh melebihi jumlah barang yang tercantum pada SKA Form E yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor pertama.

Keempat, mencantumkan nilai invois barang di negara anggota pengekspor kedua padaa kolom 9 Movement Certificate. Kelima, masa berlaku movement certificate tidak boleh melebihi masa berlaku SKA Form E yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor pertama.

Keenam, nama eksportir yang tercantum dalam movement certificate harus sama dengan nama Importir yang tercantum dalam SKA Form E yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor pertama.

Ketujuh, mencantumkan nama Instansi Penerbit SKA di negara anggota pengekspor pertama, tanggal penerbitan dan nomor referensi SKA Form E yang diterbitkan negara anggota pengekspor pertama pada kolom 7 Movement Certificate.

Kedelapan, khusus untuk China, movement certificate harus diterbitkan oleh otoritas pabean. Sementara itu, untuk negara anggota ASEAN diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA. Kesembilan, pemberian tanda (✓) atau (X) pada kolom 13 Movement Certificate kotak "Movement Certificate".

Dalam regulasi terdahulu, misal PMK 205/2015 dan SE-05/BC/2010, movement certificate merupakan sinonim dari SKA Back-to-Back. Certificate movement sebagai sinonim dari SKA Back-to-Back juga terlihat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 24/2018 s.t.d.t.d Permendag 24/2023.

Merujuk Permendag 24/2018 s.t.d.t.d Permendag 24/2023, SKA Back-to-Back atau Movement Certificate adalah SKA yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor pertama.

Seperti halnya certificate movement, SKA back-to-back membuat eksportir dapat mengapalkan barangnya ke negara anggota FTA dengan tujuan untuk diekspor kembali ke negara anggota FTA yang lain, sepanjang terhadap barang tersebut belum dikeluarkan dari kawasan pabean / belum dilakukan customs clearance di negara kedua (Lampiran SE-05/BC/2010).

Contoh, PT. X di Korea mengirimkan 1.500 botol jus jeruk ke Thailand dengan menggunakan skema ASEAN - Korea (AKFTA). Lalu, 800 botol jus jeruk dijual di Thailand dan sisanya sebanyak 700 botol diekspor kembali ke Indonesia.

Untuk itu, eksportir perlu mengajukan penerbitan SKA back-to-back di Thailand atas ekspor 700 botol jus jeruk. Hal itu dilakukan agar jus jeruk tersebut berhak mendapatkan tarif preferensi dalam skema AKFTA pada saat pemberitahuan pabean di kantor pemasukan Indonesia. Simak Apa Itu SKA Back-to-Back? (rig)