Didominasi PK Pajak, Begini Beban Perkara Kamar TUN MA Sepanjang 2024

"Jumlah perkara PK sengketa pajak yang diterima tahun 2024 berkurang 7,67% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 6.926 perkara," sebut MA dalam Laporan Tahunan MA 2024, dikutip pada Kamis (20/2/2025).

Sepanjang 2024, MA telah memutus 6.419 perkara PK pajak. Dengan capaian tersebut, rasio produktivitas Kamar TUN MA dalam memutus perkara PK pajak mencapai 99,77%.

"Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah: kabul 674 perkara (10,51%), tolak 5.642 perkara (87,95%), tidak dapat diterima 98 perkara (1,53 %), dan putusan sela 1 perkara (0,02%)," tulis MA.

Lebih lanjut, dari total 6.405 perkara PK pajak yang diputus tersebut, sebanyak 6.405 perkara atau 99,78% di antaranya dapat diputus oleh hakim Kamar TUN MA dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Melalui 6.405 putusan di atas, MA telah berkontribusi kepada keuangan negara dengan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar ke kas negara senilai Rp15,14 triliun dan US$85,92 juta.

Sebagai informasi, Kamar TUN MA berwenang mengadili perkara tingkat kasasi dan PK TUN serta perkara PK pajak. Selain itu, Kamar TUN MA juga berwenang mengadili permohonan pengujian peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang.

MA mencatat ada 6 hakim agung pada Kamar TUN MA. Meski demikian, hanya 1 di antaranya yang merupakan hakim agung kamar TUN khusus pajak, yakni Cerah Bangun. (rig)