Simak! Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Februari 2025

Lengkapnya, berikut sejumlah peraturan perpajakan yang dirilis sepanjang Februari 2025.

1. Aturan Pemeriksaan Pajak Dirombak

Kementerian keuangan (Kemenkeu) mengatur kembali ketentuan pemeriksaan pajak melalui PMK 15/2025. Beleid yang berlaku mulai 14 Februari 2025 tersebut mencabut 3 PMK terdahulu, yaitu: PMK 17/2013 s.t.d.d PMK 184/2013; PMK 256/2014; Pasal 105 PMK 18/2021.

Perubahan yang paling mencolok di antaranya adalah ada 3 tipe pemeriksaan, yaitu: lengkap, terfokus, dan spesifik. PMK 15/2025 juga mengatur perihal pembahasan temuan sementara. Ada pula perubahan jangka waktu sejumlah prosedur pemeriksaan, seperti pengujian, tanggapan SPHP, dan PAHP.

2. Aturan Baru Soal Penyidikan Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan PMK 17/2025 yang mengatur soal penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. PMK 17/2025 diterbitkan untuk mengatur pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan.

Beleid ini juga mengatur ketentuan pelunasan atas perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan serta mengatur kembali ketentuan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan. PMK 17/2025 berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 25 Februari 2025.

Berlakunya PMK 17/2025 sekaligus mencabut PMK 55/2016 dan Pasal 108 PMK 18/2021 yang sebelumnya hanya mengatur perihal ketentuan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara.

3. Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Dihapus

Dirjen Pajak Suryo Utomo akhirnya resmi menerbitkan keputusan penghapusan sanksi administrasi pasca-implementasi coretax system. Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-67/PJ/2025.

Melalui keputusan tersebut, dirjen pajak menghapus sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak serta keterlambatan penyampaian SPT. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas perubahan sistem administrasi yang menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak dan pelaporan SPT.

Seiring dengan terbitnya keputusan tersebut, wajib pajak perlu mencermati masa pajak yang telah diberikan penghapusan sanksi dalam KEP-67/PJ/2025. Selain itu, wajib pajak juga perlu memperhatikan relaksasi batas pembayaran dan pelaporan pajak dalam KEP-67/PJ/2025.

4. PMK Omnibus: Revisi Aturan DPP Nilai Lain dan PPN Besaran Tertentu

Kemenkeu merevisi PMK terkait dengan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain dan PPN besaran tertentu selain yang sudah diatur dalam PMK 131/2024. Revisi ketentuan ini tertuang dalam PMK 11/2025.

PMK 11/2025 tersebut diterbitkan agar kenaikan tarif PPN menjadi 12% tidak berimbas pada barang nonmewah dan jasa tertentu. Melalui PMK 11/2025, pemerintah merevisi skema perhitungan PPN dengan DPP nilai lain dan besaran tertentu yang selama ini tersebar pada banyak PMK.

5. Seluruh PKP Bisa Pakai Aplikasi e-Faktur

Seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kini dapat membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi e-faktur client desktop dan aplikasi e-faktur host-to-host (e-faktur dari Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan/PJAP). Ketentuan tersebut tercantum dalam Kepdirjen Pajak No. KEP-54/PJ/2025.

Kendati demikian, ada 2 PKP yang dikecualikan dari ketentuan KEP-54/PJ/2025 sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi e-faktur client desktop untuk membuat faktur pajak keluaran. Keduanya yaitu: PKP yang dikukuhkan setelah 1 Januari 2025 dan PKP yang menjadikan cabang sebagai tempat pemusatan.

Selain itu, aplikasi e-faktur juga tidak dapat digunakan untuk penerbitan faktur keluaran dengan Kode Transaksi 06 dan Kode Transaksi 07. Adapun KEP-54/PJ/2025 berlaku mulai 12 Februari 2025.

6. Aturan Barang Kiriman Direvisi Lagi

Kementerian Keuangan kembali merevisi ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman melalui PMK 4/2025. Beleid yang berlaku efektif mulai 5 Maret 2025 tersebut merupakan revisi kedua dari PMK 96/2023.

Perubahan yang mencolok di antaranya terkait dengan ketentuan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman berupa hadiah perlombaan atau penghargaan, sepanjang tidak melebihi batasan.

PMK 4/2025 juga mengatur secara khusus ketentuan pembebasan bea masuk dan PDRI atas barang kiriman jemaah haji, sepanjang tidak melebihi batasan. Selain itu, PMK 4/2025 juga memperjelas besaran tarif bea masuk atas barang komoditas tertentu.

7. Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Kemenkeu merilis PMK 7/2025 yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengatur tata cara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak daerah. Pedoman yang diberikan di antaranya perihal standar dan jenis pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, hingga pejabat dan petugas pemeriksa.

PMK 7/2025 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu per 3 Februari 2025. Berlakunya PMK 7/2025 akan sekaligus mencabut PMK 207/2018 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah.

8. Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Industri Padat Karya

Pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) atas penghasilan pegawai tertentu di industri padat karya tertentu. Pemberian insentif ini diatur melalui PMK 10/2025 yang berlaku mulai 4 Februari 2025.

Pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut untuk menjaga kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Namun, insentif ini hanya berlaku untuk pegawai yang memenuhi kriteria dari industri tertentu. Insentif diberikan untuk masa pajak Januari 2025 hingga masa pajak Desember 2025.

9. Insentif PPN dan PPnBM DTP atas Kendaraan Listrik

Pemerintah kembali memberikan insentif PPN dan PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) atas mobil listrik. Pemberian insentif PPN dan PPnBM DTP tersebut diatur melalui PMK 12/2025 yang berlaku mulai 4 Februari 2025.

Insentif diberikan untuk menjaga keberlanjutan program kendaraan bermotor emisi karbon rendah. Selain itu, insentif ini juga untuk mendukung sektor industri yang memiliki multiplier effect tinggi, sekaligus mengerek pertumbuhan ekonomi nasional.

10. Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah

Melalui PMK 13/2025, pemerintah kembali memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun (rusun). Pemerintah sebelumnya telah memberikan insentif serupa pada 2023 dan 2024.

PPN DTP yang diberikan terbagi atas 2 periode. Pertama, untuk penyerahan rumah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025. Pada periode ini PPN DTP diberikan sebesar 100% atas PPN yang terutang dari bagian DPP sampai dengan Rp2 miliar.

Kedua, untuk penyerahan periode 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Pada periode ini PPN DTP diberikan sebesar 50% atas PPN yang terutang dari bagian DPP sampai dengan Rp2 miliar. Adapun PMK 13/2025 berlaku mulai 4 Februari 2025.

11. Pengenaan BMTP dan BMAD

Pemerintah mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor produk wol terak (slag wool) dan wol batuan (rock wool). Pengenaan BMTP itu diatur melalui PMK 8/2025. Dan berlaku selama 3 tahun ke depan.

Pemerintah juga memperpanjang pengenaan BMTP atas impor produk ubin keramik melalui PMK 14/2025. Pengenaan BMTP atas produk ubin keramik tersebut berlaku selama 2 tahun. Sebelumnya, pemerintah sempat mengenakan BMTP terhadap impor produk ubin keramik melalui PMK 156/2021.

Selain itu, pemerintah memperpanjang pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap impor baja hot rolled plate (HRP) dari China, Singapura, dan Ukraina. Pengenaan BMAD tersebut diatur melalui PMK 9/2025. Perpanjangan BMAD ini berlaku selama 5 tahun. (sap)