Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Jum'at, 25 April 2025 | 15:45 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 11:45 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 11:11 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 11:11 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Data & Alat
Rabu, 30 April 2025 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 30 APRIL 2025 - 06 MEI 2025
Rabu, 23 April 2025 | 09:37 WIB
KURS PAJAK 23 APRIL 2025 - 29 APRIL 2025
Jum'at, 18 April 2025 | 16:00 WIB
MINYAK MENTAH INDONESIA
Rabu, 16 April 2025 | 09:37 WIB
KURS PAJAK 16 APRIL 2025 - 22 APRIL 2025
Fokus
Reportase

Latensi Turun, DJP Klaim Coretax System Sudah Jauh Lebih Stabil

A+
A-
0
A+
A-
0
Latensi Turun, DJP Klaim Coretax System Sudah Jauh Lebih Stabil

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menilai performa coretax administration system jauh sudah lebih stabil bila dibandingkan dengan sebelumnya, meski masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan saat ini persoalan terkait beragam proses bisnis seperti penerbitan faktur pajak, login, dan pembuatan SPT sudah jauh berkurang. Tak hanya itu, DJP juga telah menurunkan waktu tunggu atau latensi ketika wajib pajak mengakses coretax system.

"Misal, login sekarang sudah 8 milidetik. Dulu login saja agak susah di awal periode. Sekarang sudah memasuki bulan keempat kita melakukan perbaikan sudah sangat berubah waktu tunggu dan waktu akses layanan," kata Suryo dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (30/4/2025).

Baca Juga: DJP Online Masih Beroperasi hingga Daluwarsa Pajak

Jumlah faktur pajak yang berhasil dibuat oleh wajib pajak melalui coretax system juga sudah setara dengan jumlah faktur pajak yang dibuat pada tahun lalu.

Contoh, total faktur pajak yang dibuat melalui coretax system pada Maret 2025 mencapai 62 juta, setara dengan total faktur pajak pada Maret 2024 yang sebanyak 66 juta. Bukti potong yang dibuat oleh wajib pajak juga sudah setara dengan jumlah pada tahun lalu, yakni sekitar 20 juta bukti potong per bulan.

"Kami bisa sampaikan sudah tidak ada hambatan membuat faktur pajak dan bukti potong," klaim Suryo.

Baca Juga: Penetapan Pemungut Bea Meterai Bisa secara Jabatan, Begini Kriterianya

Sebagai informasi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan sebelumnya menyatakan bahwa DJP memerlukan waktu sekitar 3 bulan hingga 4 bulan untuk memperbaiki kendala-kendala pada coretax system.

"Kasih waktu 3-4 bulan untuk ini bisa berjalan. Nanti kita kritik, harus dikritik juga, memberikan feedback karena kita bukan dewa yang sempurna, pasti banyak kurangnya," kata Luhut pada Januari 2025.

Namun, belakangan Luhut mendorong pemerintah untuk melakukan audit atas coretax system. "Buat saya sebenarnya sederhana, masa coretax sudah 10 tahun tidak jadi-jadi? Ada apa ini? Ini perlu dilihat. Makanya saya saran ke presiden 'audit saja Pak'," katanya pada Februari 2025. (dik)

Baca Juga: DJP: 2.477 WP Badan Perpanjang Jangka Waktu Lapor SPT Tahunan 2024

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : administrasi pajak, coretax, coretax system, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Soetikno Santoso

Rabu, 30 April 2025 | 20:04 WIB
Audit gak jalan juga cuma omon2
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 April 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Upaya DJP Kurangi Jumlah Sengketa Pajak, Fokus di Uji Bukti

Minggu, 27 April 2025 | 07:00 WIB
PMK 81/2024

Syarat Ajukan Angsuran PPh Pasal 29, Simak Lagi Aturannya di Sini

Sabtu, 26 April 2025 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Joint Program, Pengumpulan Penerimaan Negara Diharap Lebih Cepat

berita pilihan

Rabu, 30 April 2025 | 19:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Setoran PNBP dari Dividen BUMN Turun, Gara-Gara Mengalir ke Danantara

Rabu, 30 April 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Produksi Rokok Turun 4,2 Persen, Downtrading Jadi Salah Satu Penyebab

Rabu, 30 April 2025 | 17:30 WIB
APBN 2025

Tak Ada Lagi Data Pajak Neto dalam APBN Kita, Ini Kata Wamenkeu

Rabu, 30 April 2025 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Online Masih Beroperasi hingga Daluwarsa Pajak

Rabu, 30 April 2025 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKF: UMKM Bisa Perpanjang Penggunaan PPh Final Meski PP Belum Direvisi

Rabu, 30 April 2025 | 16:18 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Buat Kajian Cukai Sepeda Motor & Batu Bara, DJBC: Implementasinya Jauh

Rabu, 30 April 2025 | 15:47 WIB
KEPATUHAN PAJAK

DJP: 2.477 WP Badan Perpanjang Jangka Waktu Lapor SPT Tahunan 2024

Rabu, 30 April 2025 | 15:31 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pengkreditan Pajak Masukan Pengalihan BKP untuk Restrukturisasi Usaha

Rabu, 30 April 2025 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Sederet Kewajiban Pajak yang Jatuh Tempo Hari Ini, WP Perlu Perhatikan