Didanai Pajak, Belanja Badan Gizi Nasional 2026 Diajukan Rp217 Triliun

Ilustrasi. Petugas membawa wadah berisi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk didistribusikan kepada pelajar di SD Negeri 50 Banda Aceh, Aceh, Jumat (16/5/2025). ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengusulkan pagu indikatif belanja pada Badan Gizi Nasional (BGN) senilai Rp217,86 triliun pada tahun depan. Usul tersebut tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.
BGN selaku koordinator program makan bergizi gratis (MBG) pun mendapatkan mandat untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program, meningkatkan kolaborasi antarkementerian dan lembaga (K/L), serta memberdayakan UMKM melalui MBG.
"Kolaborasi lintas K/L dengan BGN sebagai koordinator untuk mempercepat penurunan angka stunting secara bertahap, dengan mensinergikan program-program K/L terkait program MBG," tulis pemerintah KEM-PPKF 2026, dikutip pada Rabu (21/5/2025).
Untuk diperhatikan, bila diperinci berdasarkan program, anggaran senilai Rp217,86 triliun tersebut terdiri atas anggaran untuk program pemenuhan gizi nasional senilai Rp210,4 triliun dan program dukungan manajemen senilai Rp7,45 triliun.
Pelaksanaan program MBG juga perlu diperkuat dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi; memastikan terjaganya proses produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan; melakukan evaluasi secara berkala atas dampak MBG terhadap gizi anak.
Kemudian, melakukan evaluasi ketat atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program; serta melaksanakan pelatihan kepada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.
Pemberdayaan UMKM dilakukan dengan mengikutsertakan UMKM sebagai pemasok makanan; memberikan peluang kepada UMKM untuk memperluas pasar; melibatkan tenaga kerja tambahan dalam program MBG; serta memberikan akses kemudahan pembiayaan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas UMKM.
Sebagai informasi, MBG telah dilaksanakan oleh pemerintah terhitung sejak tahun ini. Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan MBG pada tahun ini mencapai Rp171 triliun.
Pada tahap awal, MBG hanya mencakup 327.000 penerima manfaat. Namun, cakupan MBG akan terus ditambah hingga akhir tahun. Cakupan MBG ditargetkan naik ke 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini.
"Untuk itu, diperlukan sekitar 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota," tulis pemerintah dalam KEM-PPKF 2026.
Pemerintah juga menjelaskan bahwa ekspansi program MBG akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan teknis di lapangan, menjaga kualitas layanan, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.