Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Profil Lengkap Bimo Wijayanto, Sosok yang Dikabarkan Jadi Dirjen Pajak

A+
A-
41
A+
A-
41
Profil Lengkap Bimo Wijayanto, Sosok yang Dikabarkan Jadi Dirjen Pajak

Bimo Wijayanto saat hadir menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/5/2025).

JAKARTA, DDTCNews - Nama Bimo Wijayanto mendadak ramai jadi perbincangan publik. Pada Selasa (20/5/2025) siang, figur ini diundang ke Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) ini memang santer dikabarkan akan menduduki posisi penting di Kementerian Keuangan, yakni sebagai dirjen pajak. Sosok yang sempat bertugas di Kantor Staf Presiden (KSP) era Presiden Joko Widodo ini, digadang-gadang akan menggantikan Suryo Utomo, dirjen pajak saat ini.

"Saya diberikan mandat sesuai dengan arahan Menteri Keuangan [Sri Mulyani Indrawati] untuk bergabung dengan Kemenkeu, begitu juga dengan Letjen Djaka," ujar Bimo usai bertemu Presiden Prabowo.

Baca Juga: Kriteria PKP yang Dilakukan Pengujian Kewajiban Subjektif dan Objektif

Lantas siapa Bimo Wijayanto? Seperti apa sepak terjangnya di lingkungan birokrat dan kariernya sebagai profesional selama ini?

Berikut adalah profil lengkap Bimo Wijayanto.

Jabatan Bimo terakhir adalah Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Di posisi tersebut, Bimo bertugas memastikan dukungan perencanaan kerja dan pengawalan program, dukungan keuangan, manajemen sumber daya manusia (SDM) serta kelembagaan, serta manajemen kinerja di kedeputiannya.

Sebelumnya, pada 2020, Bimo sempat bertugas sebagai Asisten Deputi Investasi di Kedeputian Pertambangan dan Investasi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Baca Juga: Adakan Kelas Pajak, Fiskus Ulas Pemotongan Pajak oleh Rumah Sakit

Ditarik ke belakang lagi, pada 2019 hingga 2020, Bimo sempat dipercaya bertugas sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan KSP. Di sini, Bimo bertugas menajamkan program prioritas kementerian-kementerian inti seperti Kementerian Keuangan; Kementerian Riset, Pendidikan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, hingga PPATK.

Bimo juga menjadi sosok yang bertanggung jawab menyiapkan bahan pertemuan Kepala Staf Presiden, talking points Presiden Jokowi, dan bahan-bahan rapat terbatas (ratas) untuk tema-tema perpajakan, antikorupsi, serta antipencucian uang.

Di luar jabatannya, dalam beberapa proyek khusus, Bimo didapuk untuk memberikan pandangan dan monitoring reguler kepada Kepala Staf Presiden dan Deputi KSP mengenai kebijakan terkait reformasi perpajakan, termasuk amnesti pajak.

Baca Juga: Realisasi Pajak DJP Jakut Capai Rp23,73 Triliun, Baru 36% dari Target

Sementara di Kementerian Keuangan, pada 2014-2015, posisi Bimo terakhir adalah Analis Senior Center for Tax Analysis (CTA) Ditjen Pajak (DJP). Sebelumnya, pada 2007-2009, Bimo menjabat Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi di Sub-Direktorat Dampak Kebijakan.

Selama mengabdi di DJP, beberapa catatan kinerjanya yang cukup penting, antara lain pernah bertugas sebagai analis dan penyiap bahan dalam sidang DJP di Study Group on Asian Tax Administration Reform (SGATAR) dan Association on Tax Authorities of Islamic Countries (ATAIC).

Selain di tataran birokrasi kementerian, Bimo juga sempat ditugaskan menjadi komite audit di BUMN, yakni PT Asuransi Jasindo. Selanjutnya, pada Agustus 2019 sampai dengan Maret 2022 dirinya ditunjuk sebagai Komisaris di PT Inka Multi Solusi. Lalu, pada Maret 2022 hingga sekarang menjabat sebagai Komisaris Independen PT Phapros Tbk.

Baca Juga: Masuk Libur Sekolah, DJP: Diskon Pajak Tiket Pesawat Masih Berlaku

Sementara itu, latar belakang pendidikan Bimo juga cukup mentereng. Usai menyelesaikan studi S-1 di UGM pada 2000, Bimo melanjutkan S-2 di University of Queensland di Australia pada 2004. Kemudian, titel Ph.D in Economics diraihnya dari University of Canberra, Australia pada 2014.

Studi lanjutan, post doctoral, ditempuhnya di Duke University, Amerika Serikat juga pada 2014. (sap)

Baca Juga: PER-7/PJ/2025 Perinci Kriteria dan Ketentuan Penghapusan NPWP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : dirjen pajak, DJP, Bimo Wijayanto, Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 30 Juni 2025 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR III

Wah! Dinas Pendidikan Finalkan Materi tentang Pajak untuk Siswa SMP

Senin, 30 Juni 2025 | 17:00 WIB
PER-7/PJ/2025

Kedudukan WP Tak Bisa Ditentukan, DJP Bakal Tetapkan Tempat Terdaftar

Senin, 30 Juni 2025 | 13:00 WIB
UJI MATERIIL

Pemerintah Minta MK Tak Kabulkan Gugatan atas UU PPN

Senin, 30 Juni 2025 | 07:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ingat, DJP Bisa Lakukan Pemeriksaan Simultan dengan Negara Lain

berita pilihan

Minggu, 06 Juli 2025 | 16:30 WIB
PER-11/PJ/2025

Begini Perincian Format Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

Minggu, 06 Juli 2025 | 16:00 WIB
PER-7/PJ/2025

Kriteria PKP yang Dilakukan Pengujian Kewajiban Subjektif dan Objektif

Minggu, 06 Juli 2025 | 15:30 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Bansos Didanai Pajak, Kemensos Minta PPATK Cek Rekening Penerimanya

Minggu, 06 Juli 2025 | 14:00 WIB
PERPRES 68/2025

Prabowo Rilis Perpres Baru soal Pajak Transaksi Digital Luar Negeri

Minggu, 06 Juli 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Pemerintah Bakal Terapkan Satu Harga untuk LPG 3 Kg Mulai Tahun Depan

Minggu, 06 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Seputar Ketentuan SPT Masa PPh Unifikasi dalam PER-11/PJ/2025

Minggu, 06 Juli 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI

Naikkan Investasi, Sri Mulyani Beberkan Poin-Poin Utama Deregulasi

Minggu, 06 Juli 2025 | 09:30 WIB
KPP PRATAMA MAMUJU

Gali Potensi Penerimaan Pajak, DJP dan Pemkab Pasangkayu Jalin Sinergi