Simak! Begini Ketentuan Pendaftaran Objek PBB-P5L dalam PMK 81/2024

“Setiap wajib pajak wajib melakukan pendaftaran pada kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lama 1 bulan setelah saat terpenuhinya persyaratan subjektif…untuk diberikan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB,” bunyi Pasal 71 PMK 81/2024, dikutip pada Rabu (21/5/2025).

Persyaratan subjektif yang dimaksud dalam konteks ini tentu berbeda dengan ketentuan pajak penghasilan. Adapun Pasal 71 ayat (2) PMK 81/2024 telah memerinci ketentuan saat terpenuhinya persyaratan subjektif untuk setiap jenis sektor PBB-P5L.

Pertama, untuk sektor perkebunan adalah pada tanggal izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau lembaga Online Single Submission (OSS), atau tanggal hak guna usaha (HGU) yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kedua, untuk sektor perhutanan adalah pada tanggal penugasan atau tanggal izin usaha yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan atau lembaga OSS.

Ketiga, untuk sektor pertambangan minyak dan gas bumi adalah pada tanggal efektif berlakunya Kontrak Kerja Sama (KKS) yang ditandatangani oleh pemerintah dan kontraktor KKS atau tanggal KKS ditandatangani dalam hal tidak terdapat tanggal efektif berlakunya kontrak.

Keempat, untuk sektor pengusahaan panas bumi pada tanggal izin, kuasa, atau penugasan, yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau lembaga OSS, atau tanggal kontrak ditandatangani.

Kelima, untuk sektor pertambangan mineral atau batubara pada tanggal izin yang diterbitkan oleh kementerian ESDM, pemerintah daerah atau lembaga OSS, atau tanggal kontrak atau perjanjian.

Keenam, untuk sektor lainnya pada tanggal izin usaha perikanan yang diterbitkan oleh kementerian kelautan dan perikanan atau lembaga OSS, atau tanggal izin perairan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

Pendaftaran tersebut dilakukan untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Objek Pajak PBB. SKT Objek PBB tersebut di antaranya memuat identitas objek pajak berupa Nomor Objek Pajak (NOP). Adapun NOP menjadi identitas penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban PBB-P5L.

Merujuk Pasal 72 PMK 81/2024, pendaftaran objek PBB-P5L dilakukan dengan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 81/2024. Mengacu Pasal 4 PMK 81/2024, pendaftaran tersebut di antaranya dilakukan melalui portal wajib pajak (coretax system).

Ketentuan pendaftaran objek PBB-P5L dalam PMK 81/2024 ini sekaligus mencabut dan menggantikan peraturan terdahulu. Sebelumnya, ketentuan pendaftaran objek PBB-P5L diatur dalam PMK 48/2021.

Apabila disandingkan, salah satu perubahan yang mencolok adalah kini pendaftaran objek PBB-P5L spesifik ditujukan kepada kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Sebelumnya, berdasarkan PMK 48/2021, pendaftaran objek PBB-P5L ditujukan kepada DJP melalui KPP. (dik)