Sri Mulyani Serahkan RUU P2 APBN 2024 kepada DPR

"Pemerintah bekerja menjaga fundamental ekonomi agar tetap kuat dan mengedepankan kredibilitas kebijakan dan kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal," katanya dalam Sidang Paripurna DPR Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (1/7/2025).

Pada paruh kedua tahun 2024, lanjut Sri Mulyani, perekonomian Indonesia cenderung kondusif meski terdapat gejolak eksternal. Hal ini turut diperkuat dengan langkah kebijakan pemerintah sehingga menghasilkan perbaikan pada beberapa indikator ekonomi.

Indikator perekonomian yang dimaksud mencakup pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,03% pada 2024. Menurutnya, angka pertumbuhan ekonomi itu mencerminkan resiliensi atau daya tahan terhadap guncangan.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang konsumsi rumah tangga sebesar 4,94% dan investasi yang tumbuh 4,61%. Lalu, inflasi ditutup pada level 1,6% atau jauh di bawah asumsi APBN 2024 yang diperkirakan sebesar 2,8%.

"Pulihnya situasi dan stabilitas tidak lepas dari manfaat APBN yang terus bekerja sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan perekonomian," tutur Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga memaparkan postur APBN 2024 yang terdiri dari belanja negara senilai Rp3.359,8 triliun, tumbuh 7,6% dari tahun sebelumnya. Adapun belanja negara 2024 diprioritaskan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting.

Pada 2024, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.850,6 triliun, tumbuh 2,4%. Menurut Sri Mulyani, capaian tersebut menggambarkan kegiatan ekonomi berjalan cukup baik, meski mengalami berbagai penyesuaian akibat perubahan harga komoditas.

Pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan pajak dan bea cukai senilai Rp2.231,84 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp584,38 triliun, dan hibah sejumlah Rp34,39 triliun.

Sementara itu, defisit APBN 2024 tercatat 2,3% terhadap PDB. Menkeu menilai angka defisit anggaran tersebut jauh lebih rendah daripada yang tertuang dalam Laporan Semester (Lapsem) kepada DPR sebesar 2,7% PDB.

"Ini menggambarkan kebijakan fiskal dikelola secara prudent dan berkelanjutan, meski berbagai kebutuhan agenda nasional terus meningkat," ujarnya.

Berikutnya, terdapat perubahan saldo anggaran lebih (SAL) pada 2024, yaitu dari Rp459,5 triliun menjadi Rp457,5 triliun. Jumlah SAL berada di level memadai dan berfungsi menyangga fiskal, terutama dalam masa transisi pemerintahan dan risiko dinamis global.

"Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN dan memperhitungkan SILPA dari penyesuaian lain, SAL dari kas negara tahun 2024 adalah Rp457,5 triliun," kata Sri Mulyani. (rig)