Simak! Sederet Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Juni 2025

Selain Perdirjen baru, ada pula peraturan mengenai pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) atas tiket pesawat dalam negeri kelas ekonomi ditanggung pemerintah (DTP). Selain itu, ada peraturan soal pembelian lelang oleh instansi pemerintah serta penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Lengkapnya, berikut sejumlah peraturan perpajakan yang dirilis sepanjang Juni 2025.

DJP Perbarui Aturan Teknis Restitusi Dipercepat

DJP memperbarui peraturan teknis pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi dipercepat). Pembaruan peraturan tersebut dilakukan melalui Perdirjen Pajak No. PER-6/PJ/2025 yang berlaku mulai 21 Mei 2025.

Berlakunya PER-6/PJ/2025 sekaligus menggantikan PER-04/PJ/2021 dan PER-5/PJ/2023. Pada hakikatnya, PER-6/PJ/2025 menyesuaikan ketentuan seputar penetapan pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah serta pelaksanaan restitusi dipercepat.

Aturan Baru Soal NPWP, NITKU, dan Pengukuhan PKP

Melalui Perdirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025, DJP menyesuaikan petunjuk pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak (NPWP), pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), dan objek pajak pajak bumi dan bangunan (PBB).

Penyesuaian dilakukan lantaran peraturan terdahulu belum mengakomodasi implementasi coretax system. Selain itu, PER-7/PJ/2025 juga menyesuaikan ketentuan seputar jenis, dokumen, dan saluran untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

PER-7/PJ/2025 berlaku mulai 21 Mei 2025. Berlakunya PER-7/PJ/2025 sekaligus mencabut sejumlah ketentuan terdahulu, yaitu: PER-20/PJ/2018; PER-01/PJ/2019; PER-08/PJ/2019; PER-17/PJ/2019; PER-04/PJ/2020; Pasal 4 dan Pasal 5 PER-02/PJ/2021 s.t.d.d PER-13/PJ/2021; dan PER-27/PJ/2021.

Aturan Baru Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak

DJP memperbarui ketentuan mengenai penonaktifan akses pembuatan faktur pajak dalam rangka penanganan terhadap kegiatan penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak tidak sah. Pembaruan tersebut dilakukan melalui Perdirjen Pajak No. PER-9/PJ/2025.

Perdirjen tersebut dirilis sebagai petunjuk pelaksana penonaktifan akses pembuatan faktur pajak guna menangani kegiatan penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak yang tidak sah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah serta memulihkan kerugian pada pendapatan negara.

Adapun PER-9/PJ/2025 berlaku mulai 22 Mei 2025. Berlakunya PER-9/PJ/2025 akan sekaligus mencabut peraturan terdahulu, yaitu PER-19/PJ/2017 s.t.d.d PER-16/PJ/2018.

DJP Perbarui Petunjuk Teknis Pertukaran Informasi Perpajakan Berdasarkan Perjanjian Internasional

DJP menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2025 yang mengatur tentang pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. Beleid yang berlaku mulai 22 Mei 2025 ini dirilis sebagai peraturan pelaksana PMK 39/2017.

Selain itu, PER-10/PJ/2025 diterbitkan untuk memperbarui dan menggantikan sejumlah perdirjen terdahulu yang mengatur seputar pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. Perdirjen tersebut, yaitu: PER- 67/PJ./2009; PER- 28/PJ/2017; PER-24/PJ/2018; dan PER- 02/PJ/2022.

Aturan Baru Penunjukan Pihak Lain serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN PMSE

Melalui Perdirjen Pajak No. PER-12/PJ/2025, DJP memperbarui ketentuan penunjukan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pihak lain. Beleid tersebut juga menyesuaikan ketentuan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN PMSE.

Penyesuaian dilakukan seiring dengan penerapan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) DJP alias Coretax DJP. Adapun PER-12/PJ/2025 berlaku mulai 22 Mei 2025. Berlakunya PER-12/PJ/2025 akan sekaligus mencabut ketentuan terdahulu, yaitu PER-12/PJ/2020.

Pemerintah Tanggung Sebagian PPN Tiket Pesawat Domestik Kelas Ekonomi

Memasuki periode libur sekolah, pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah atas tiket pesawat ekonomi. Pemberian insentif PPN DTP tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 36/2025.

Mengacu pada PMK 36/2025, pemerintah akan menanggung PPN sebesar 6% dari nilai penggantian. Sementara itu, masyarakat sebagai penerima jasa masih perlu menanggung PPN sebesar 5% dari nilai penggantian.

Insentif PPN DTP diberikan untuk periode pembelian tiket dan periode penerbangan sejak 5 Juni 2025 sampai dengan 31 Juli 2025. Adapun PMK 36/2025 ini diundangkan pada 4 Juni 2025 dan berlaku mulai 5 Juni 2025.

Penyerah Piutang Instansi Pemerintah Kini Bisa Beli Aset Jaminan via Lelang

Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan baru soal pembelian barang jaminan/harta kekayaan lain oleh penyerah piutang instansi pemerintah melalui lelang dalam rangka pengurusan piutang. Peraturan yang dimaksud yaitu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 33/2025.

Beleid tersebut dirilis sebagai landasan hukum bagi instansi pemerintah yang menyerahkan piutangnya (penyerah piutang) untuk membeli kembali barang jaminan atau harta kekayaan debitur melalui mekanisme lelang. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian urusan piutang negara.

Adapun PMK 33/2025 ini mulai berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, PMK 33/2025 efektif berlaku mulai 4 September 2025.

Pemerintah Tegaskan Peran OSS dalam Pengajuan Insentif Perpajakan

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Melalui beleid tersebut, pemerintah di antaranya menegaskan peran online single submission (OSS) sebagai kanal bagi pelaku usaha untuk mengajukan insentif perpajakan.

Selain itu, PP 28/2025 juga menegaskan kembali peran NPWP sebagai salah satu jenis data yang tercakup dalam nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui OSS. (dik)