Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Spanyol hingga Prancis Berencana Kenakan Pajak atas Jet Pribadi

A+
A-
0
A+
A-
0
Spanyol hingga Prancis Berencana Kenakan Pajak atas Jet Pribadi

Ilustrasi. (foto: dhs.gov)

SEVILLE, DDTCNews - Sejumlah negara berencana mengenakan pajak kepada penumpang penerbangan kelas premium dan jet pribadi sebagai upaya pengumpulan dana untuk program mitigasi perubahan iklim.

Pengenaan pajak atas jet pribadi juga menjadi bentuk solidaritas setelah banyak negara kaya menyetop bantuan untuk aksi iklim. Negara yang berencana mengenakan pajak atas jet pribadi antara lain Spanyol, Prancis, Kenya, dan Barbados.

"Tujuannya untuk membantu meningkatkan perpajakan hijau dan menumbuhkan solidaritas internasional dengan mendorong sistem pajak yang lebih progresif dan harmonis," bunyi pernyataan kantor Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dikutip pada Selasa (1/7/2025).

Baca Juga: Daerah Ini Bakal Beri Pengurangan PBB-P2 90% untuk Lahan Sawah

Rencana pengenaan pajak atas jet pribadi ini mencuat dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) yang diadakan setiap dekade pada 30 Juni-3 Juli 2025, di Seville, Spanyol.

Dalam pertemuan ini dibahas beberapa persoalan seperti penanganan kemiskinan dan aksi iklim. Beberapa negara pun berupaya mencari sumber penerimaan baru, termasuk dengan mengenakan pajak pada industri yang mencemari lingkungan.

Secara terpisah, Global Solidarity Levies Task Force menyatakan Komisi Eropa bakal memberikan dukungan teknis kepada negara-negara berkembang yang berencana mengenakan pajak atas jet pribadi seperti Sierra Leone, Benin, Antigua and Barbuda, dan Somalia.

Baca Juga: Besok Terakhir! Warga Masih Bisa Nikmati Pemutihan Pajak PBB dan PBJT

Task force tersebut diluncurkan pada November 2023 untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk perpajakan baru yang dapat mendukung upaya negara-negara berkembang melakukan dekarbonisasi dan melindungi diri mereka dari dampak perubahan iklim.

Selain penerbangan, task force dalam laporannya baru-baru ini juga mengkaji sektor-sektor lain yang berpotensi dikenakan pajak lebih besar antara lain jasa pengiriman, minyak dan gas, mata uang kripto, dan orang-orang superkaya.

Presiden Kenya William Ruto menyebut ide perluasan objek pajak tersebut kebanyakan memang bukan hal baru karena sejumlah negara telah menerapkannya. Namun, belum semua negara tergerak untuk mengadopsinya.

Baca Juga: Optimalkan Setoran PBB-P2, Pemkot Gelar Booth di Car Free Day

"Yang kita butuhkan di sini adalah kemauan politik. Kita tidak dapat terus berbicara tentang perubahan tanpa menerapkannya. Dunia sedang mengamati dan mengharapkan hasil yang nyata," ujarnya dilansir straitstimes.com. (dik)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak jet pribadi, pajak lingkungan, PBB, spanyol

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 18 Mei 2025 | 10:00 WIB
PROVINSI RIAU

Setoran Pajak BBM Masih Minim, Pemprov Bentuk Satgas Khusus

Sabtu, 17 Mei 2025 | 09:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pemprov Bentuk Satgas untuk Optimalkan Pajak BBM

Senin, 12 Mei 2025 | 07:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Tak Bisa Awasi Semua Wajib Pajak One On One, Coretax Jadi Solusi?

berita pilihan

Selasa, 01 Juli 2025 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Istri Pengusaha tapi NPWP Terpisah, Bagaimana Penentuan PKP-nya?

Selasa, 01 Juli 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Badan Statusnya Nonefektif, Diaktifkan Lagi atau Bikin NPWP Baru?

Selasa, 01 Juli 2025 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Alamat Tak Sesuai Sebenarnya, DJP Bisa Cabut Status PKP secara Jabatan

Selasa, 01 Juli 2025 | 17:30 WIB
PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Setoran Kepabeanan dan Cukai Semester I/2025 Tumbuh 9,6%

Selasa, 01 Juli 2025 | 16:45 WIB
APBN 2025

Defisit APBN 2025 Diproyeksi Melebar Jadi 2,78% PDB

Selasa, 01 Juli 2025 | 16:30 WIB
APBN 2025

Outlook Pemerintah: Penerimaan Pajak Bakal Shortfall Tahun Ini

Selasa, 01 Juli 2025 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Semester I/2025 Masih Kontraksi 6%

Selasa, 01 Juli 2025 | 15:38 WIB
SIDANG PARIPURNA DPR

Sri Mulyani Serahkan RUU P2 APBN 2024 kepada DPR

Selasa, 01 Juli 2025 | 15:30 WIB
PERATURAN PAJAK

Dapat Hadiah Undian dari Acara Giveaway? Begini Pajak Penghasilannya