OECD Terbitkan Panduan Investigasi Kejahatan Pajak

"Panduan tiap yurisdiksi harus menjadi titik referensi utama bagi penyidik pajak dalam menjalankan peran mereka di tahap investigasi kriminal, mulai dari rujukan dan perencanaan kasus, hingga putusan dakwaan, rujukan penuntutan, dan prosedur pasca-investigasi," tulis laporan OECD, dikutip pada Senin (30/6/2025).

Berdasarkan laporan tersebut, OECD menemukan bahwa beberapa yurisdiksi tidak memiliki panduan yang komprehensif untuk menyelidiki kejahatan pajak.

Kurangnya panduan, ditambah dengan adanya kesenjangan kelembagaan, kerap kali menimbulkan ketidakselarasan antara penyidik yang memiliki pengetahuan teknis dan memiliki kewenangan hukum memadai untuk menyelidiki kasus kejahatan pajak yang kompleks.

"Mengembangkan panduan operasional akan meningkatkan kualitas dan kecepatan investigasi, serta memungkinkan penyidik mengakses prosedur penegakan hukum dengan mudah," sebut OECD dikutip dari Tax Notes International.

Panduan tersebut juga memungkinkan negara untuk mengintegrasikan praktik terbaik global ke dalam prosedur mereka sendiri. Tentunya, hal itu akan memperkuat koordinasi antara badan administrasi pajak dan badan penegak hukum.

OECD menyatakan kerangka kerja yang disajikan dalam laporan tersebut memuat gambaran secara garis besar untuk memandu penyidik melakukan keseluruhan investigasi. Namun, tiap negara harus mempertimbangkan keadaan, tantangan, dan prioritas ketika mengembangkan dan panduan tersebut.

"Manual juga harus menyertakan komentar dan daftar periksa terperinci," bunyi laporan OECD.

OECD juga meminta yurisdiksi untuk menyediakan manual mereka dalam format digital. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, memungkinkan tautan ke prosedur yang relevan, dan memungkinkan pengguna untuk mencari pedoman dengan lebih mudah.

Menjadikan manual tersedia untuk umum dapat meningkatkan transparansi, kata laporan tersebut, mengutip contoh-contoh seperti Manual Pendapatan Internal IRS.

Namun, laporan OECD mengakui bahwa negara memiliki alasannya masing-masing ketika merahasiakan sebagian dokumen prosedur investigasi kejahatan pajak. (rig)