Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Selasa, 15 Juli 2025 | 10:52 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR
Senin, 14 Juli 2025 | 18:45 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR
Senin, 14 Juli 2025 | 10:07 WIB
UNIVERSITAS MATARAM
Minggu, 13 Juli 2025 | 12:00 WIB
UNIVERSITAS GAYAJANA MALANG
Fokus
Reportase

Karena Naikkan Tarif PPN, Presiden Ini Terjerat Mosi Tidak Percaya

A+
A-
0
A+
A-
0
Karena Naikkan Tarif PPN, Presiden Ini Terjerat Mosi Tidak Percaya

Ilustrasi.

BUKARES, DDTCNews - Presiden Rumania Nicusor Dan berhasil lolos dari mosi tidak percaya setelah kebijakannya menaikkan tarif PPN dari 19% menjadi 21% dipertanyakan oleh parlemen.

Dan dituduh mengkhianati kepercayaan rakyat karena mengingkari janji politiknya untuk mempertahankan tarif pajak. Dia pun beralasan kenaikan tarif PPN menjadi kebijakan terbaik pada saat ini untuk mengendalikan defisit anggaran dan utang pemerintah.

"Kami berjanji akan terus melakukan reformasi," ujarnya, dikutip pada Selasa (15/7/2025).

Baca Juga: Setujui Pagu Indikatif 2026, DPR Harap Kemenkeu Lebih Efisien

Mosi tidak percaya kepada Dan disampaikan oleh partai-partai oposisi sebagai respons atas memanasnya reaksi publik terhadap langkah-langkah konsolidasi fiskal pemerintah.

Langkah konsolidasi fiskal yang ditempuh pemerintah antara lain menaikkan tarif PPN menjadi 21%, serta menaikkan tarif yang telah diturunkan sebesar 5% dan 9% dengan tarif tunggal sebesar 11%. Kebijakan ini dikhawatirkan bakal memengaruhi barang-barang penting seperti makanan dan obat-obatan.

Pimpinan PSD Sorin Grindeanu mengkritik tajam pendekatan pemerintah dalam mengendalikan defisit APBN. Dia memperingatkan pendekatan berupa menaikkan tarif PPN berisiko menimbulkan tekanan berat pada perekonomian akibat penghematan berlebihan, seperti pada 2010–2011.

Baca Juga: Eksekusi 3 Program, DJBC Minta Tambahan Anggaran Rp1 Triliun pada 2026

"Kami tidak ingin mengubah krisis anggaran menjadi krisis ekonomi yang mendalam," ujarnya dilansir euractiv.com.

Grindeanu menuduh pemerintah berencana membebani warga berpenghasilan rendah karena menaikkan tarif PPN. PSD pun mendesak penerapan sistem pajak progresif sebagai alternatif yang lebih adil dibandingkan kenaikan pajak secara umum.

Pemerintah Rumania sebelumnya menaikkan tarif standar PPN sebesar 2 poin persen dari 19% menjadi 21%. Kenaikan tarif PPN ini berlaku untuk sebagian besar barang dan jasa.

Baca Juga: Pemerintah Tawarkan 2 Seri SBN Ritel, Segini Besaran Kuponnya

Meski demikian, tarif PPN khusus sebesar 11% akan berlaku untuk barang dan jasa penting seperti makanan, obat-obatan, buku, layanan publik, serta layanan air dan pembuangan limbah.

Tidak hanya PPN, pemerintah juga meningkatkan tarif cukai sebesar 10% untuk bahan bakar minyak, rokok, dan minuman beralkohol.

Semua kebijakan ini bertujuan mengendalikan defisit APBN. Defisit anggaran Rumania tercatat mencapai EUR7,5 miliar (sekitar Rp143,4 triliun) pada 2024 atau 9,3% dari PDB. Angka ini lebih dari 3 kali lipat batas yang direkomendasikan Uni Eropa sebesar 3%. (dik)

Baca Juga: Pendaftaran Terakhir Hari Ini! Webinar Persiapan Rekonsiliasi PPN

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Rumania, tarif PPN, PPN, cukai, defisit anggaran, APBN, Uni Eropa

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 12 Juli 2025 | 07:30 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR

Persiapan Rekonsiliasi PPN? Pahami Juga Ketentuan PPN PER-11/PJ/2025

Jum'at, 11 Juli 2025 | 20:30 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Indonesia-Uni Eropa Mulai Siapkan Kerangka Waktu Ratifikasi IEU-CEPA

Jum'at, 11 Juli 2025 | 20:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Reklasifikasi Ekspor Atas Transaksi Penggantian Biaya

Jum'at, 11 Juli 2025 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Koperasi Desa Merah Putih Didukung Uang Pajak, Ini Pesan Sri Mulyani

berita pilihan

Selasa, 15 Juli 2025 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Setor Sendiri PPh Final PHTB, WP Tak Perlu Bikin SPT Masa Unifikasi

Selasa, 15 Juli 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anak Usaha BUMN Ditunjuk Bikin Sistem Pajak Digital, Ini Urgensinya

Selasa, 15 Juli 2025 | 18:11 WIB
PENGHARGAAN PERPAJAKAN

Enam Profesional DDTC Masuk Nominasi ITR Asia-Pacific Awards 2025

Selasa, 15 Juli 2025 | 18:00 WIB
PMK 37/2025

Ketentuan Invois sebagai Bukti Pungut PPh Pasal 22 Pedagang Online

Selasa, 15 Juli 2025 | 17:36 WIB
RAPBN 2026

Setujui Pagu Indikatif 2026, DPR Harap Kemenkeu Lebih Efisien

Selasa, 15 Juli 2025 | 17:30 WIB
PMK 37/2025

DJP Sebut Merchant Skala Besar dan Kecil Kena Tarif PPh Flat 0,5%

Selasa, 15 Juli 2025 | 17:00 WIB
KONSULTAN PAJAK

Cara Membuka e-Learning Bagi Calon Peserta USKP A dan Materi Kursusnya

Selasa, 15 Juli 2025 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tak Ada Bukti Pemotongan PPh Unifikasi, Perlukah Tetap Bikin SPT Masa?