Anak Usaha BUMN Ditunjuk Bikin Sistem Pajak Digital, Ini Urgensinya
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal (kiri) didampingi Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama (kanan) dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli (tengah). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengeklaim pengembangan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) berdasarkan Perpres 68/2025 akan menciptakan sistem pemungutan pajak digital yang lebih sederhana.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pemerintah menunjuk anak usaha BUMN, yakni PT Jalin Pembayaran Nusantara, untuk menyiapkan model pemungutan pajak yang lebih sederhana dan mudah bagi wajib pajak.
"Kami menunjuk PT Jalin [Pembayaran Nusantara] sebagai anak usaha BUMN untuk menyiapkan model pemungutan pajak digital yang lebih sederhana, lebih mudah bagi wajib pajak," katanya, dikutip pada Selasa (15/7/2025).
Menurut Yon, Jalin saat ini sedang melakukan serangkaian uji coba sebelum mengimplementasikan SPP-TDLN sesuai dengan Perpres 68/2025.
"Implementasinya ini sangat tergantung pada hasil uji coba yang dilakukan oleh Jalin. Nanti ketika sudah akan diimplementasikan penuh, kami akan sampaikan informasi lanjutan," ujarnya.
Sebagai informasi, Perpres 68/2025 mendefinisikan SPP-TDLN sebagai sistem yang menggunakan teknologi untuk melakukan pemungutan PPN terhadap transaksi digital luar negeri.
Yang dimaksud dengan transaksi digital luar negeri adalah pemanfaatan atau pertukaran jasa dan/atau informasi yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Nanti, Jalin selaku penyelenggara SPP-TDLN akan memperoleh imbal jasa. Nilai imbalan dimaksud ditetapkan dengan memperhitungkan PPN yang disetorkan ke kas negara. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Demi Integritas, Bimo Wijayanto Sudah Pecat 7 Pegawai dalam 2 Bulan
Pedagang Online Resmi Dipungut PPh Pasal 22, ‘Berlaku’ Bertahap
Ada Pungutan PPh Pasal 22, DJP Akan Tunjuk Marketplace Besar Dulu
berita pilihan
Setor Sendiri PPh Final PHTB, WP Tak Perlu Bikin SPT Masa Unifikasi
Karena Naikkan Tarif PPN, Presiden Ini Terjerat Mosi Tidak Percaya
Enam Profesional DDTC Masuk Nominasi ITR Asia-Pacific Awards 2025
Ketentuan Invois sebagai Bukti Pungut PPh Pasal 22 Pedagang Online
Setujui Pagu Indikatif 2026, DPR Harap Kemenkeu Lebih Efisien
DJP Sebut Merchant Skala Besar dan Kecil Kena Tarif PPh Flat 0,5%
Cara Membuka e-Learning Bagi Calon Peserta USKP A dan Materi Kursusnya
Tak Ada Bukti Pemotongan PPh Unifikasi, Perlukah Tetap Bikin SPT Masa?
Eksekusi 3 Program, DJBC Minta Tambahan Anggaran Rp1 Triliun pada 2026
