Pemprov Bentuk Satgas untuk Optimalkan Pajak BBM

"Di lapangan kita masih menghadapi sejumlah tantangan, makanya sepakat membentuk satgas PBBKB yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan secara menyeluruh, lintas sektor, dan terintegrasi," ujarnya, dikutip pada Sabtu (17/5/2025).

Polymaart menyampaikan peningkatan penerimaan pajak daerah memerlukan sistem pengawasan dan penegakan regulasi yang kuat. Oleh karena itu, satgas dibentuk agar kebijakan pajak daerah berjalan maksimal, termasuk untuk PBBKB.

Ia menuturkan PBBKB merupakan salah satu kontributor penting bagi PAD Kaltara. Jenis pajak itu dikenakan atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan alat berat, yang pemungutannya dilakukan oleh penyedia bahan bakar, baik produsen maupun importir.

"Ini langkah nyata kita bersama dalam memperkuat tata kelola fiskal daerah yang efektif dan berkelanjutan," kata Polymaart dilansir fokusborneo.com.

Melalui Perda Provinsi Provinsi Kalimantan Utara No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10%. Khusus PBBKB untuk kendaraan umum, tarifnya lebih rendah yakni 5%.

Polymaart mencatat setoran PBBKB sepanjang 2020 hingga 2024 cenderung fluktuatif. Penerimaan paling tinggi terjadi pada 2022 karena melampaui target atau sebesar 122,2%, sedangkan pada 2024 realisasinya hanya 85,7% dari target. (dik)