Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Pemkot Bakal Buka Gerai Pembayaran Pajak Kendaraan di Kantor Camat

A+
A-
2
A+
A-
2
Pemkot Bakal Buka Gerai Pembayaran Pajak Kendaraan di Kantor Camat

Ilustrasi. Warga mengantre untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.

TANGERANG, DDTCNews – Pemkot Tangerang akan membuka gerai pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor kecamatan.

Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan mengatakan pembukaan gerai pelayanan PKB bertujuan untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pajak. Saat ini, gerai pelayanan PKB baru dibuka di kantor Kecamatan Batuceper dan Cibodas.

"Ke depan, gerai pelayanan PKB ini juga akan diperluas ke sejumlah kecamatan lainnya di Kota Tangerang. Tujuannya, untuk mendekatkan layanan dan memberi kemudahan kepada masyarakat," katanya, dikutip pada Senin (23/6/2025).

Baca Juga: Permohonan Penetapan Daerah Tertentu Kini Bisa Diajukan via Coretax

Maryono menjelaskan pembukaan gerai pelayanan PKB hingga ke kecamatan tersebut merupakan salah satu bentuk sinergi antara Pemkot Tangerang dan Pemprov Banten dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Melalui gerai tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pemutihan sanksi administrasi dan penghapusan tunggakan pajak kendaraan pada tahun-tahun sebelumnya dengan melunasi pajak kendaraan tahun pajak 2025.

"Program ini berlaku khusus untuk kendaraan yang melakukan mutasi di wilayah Provinsi Banten. Ini merupakan peluang besar bagi masyarakat yang memiliki tunggakan hingga tahun 2024 untuk segera menyelesaikan kewajibannya tanpa beban tambahan," ujar Maryono.

Baca Juga: Didanai Pajak, Dapur MBG Akan Rekrut Masyarakat Termiskin Jadi Pegawai

Sebagai informasi, Pemprov Banten sebelumnya telah meminta pemkot dan pemkab untuk membuka gerai pelayanan pajak kendaraan bermotor di kantor kecamatan masing-masing.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menuturkan /pemkot kini mendapatkan opsen dari setiap pembayaran pajak kendaraan. Untuk itu, peran serta pemkab/pemkot dibutuhkan guna mengurangi antrean pembayaran PKB di kantor-kantor samsat.

"Ini simbiosis mutualisme. Kabupaten/kota juga berkepentingan dan wajib ikut menggerakkan masyarakat di wilayah masing-masing agar program ini berhasil," tuturnya. (rig)

Baca Juga: Soal PPN DTP Bekal TNI, Pembetulan SPT Masa Maksimal Februari 2026

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kota tangerang, pajak, pajak daerah, pajak kendaraan, opsen pajak, gerai pelayanan pajak, kecamatan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 Juli 2025 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Istri Lapor SPT Sendiri, Apa Bedanya Pisah Harta dan Memilih Terpisah?

Jum'at, 25 Juli 2025 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dokumen PEB Kena Reject karena Kurs Pajak Tak Sesuai, Ini Solusinya

Jum'at, 25 Juli 2025 | 12:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Asyik! Pemda Adakan Pemutihan Pajak dan Undian Berhadiah Umrah

Jum'at, 25 Juli 2025 | 12:00 WIB
RAPBN 2026

RAPBN 2026 Mulai Disusun, Ketua DPR Beri Pesan Ini

berita pilihan

Sabtu, 26 Juli 2025 | 14:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Permohonan Penetapan Daerah Tertentu Kini Bisa Diajukan via Coretax

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kementerian Komdigi Tegaskan Tidak Serta Merta Kirim Data WNI ke AS

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:00 WIB
CORETAX SYSTEM

DJP Kirim Email ke 1,8 Juta Wajib Pajak, Ada Apa?

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Didanai Pajak, Dapur MBG Akan Rekrut Masyarakat Termiskin Jadi Pegawai

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:00 WIB
PMK 44/2025

Soal PPN DTP Bekal TNI, Pembetulan SPT Masa Maksimal Februari 2026

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Berisyarat DJP Jadi Finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Alur Penyampaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai via CEISA 4.

Sabtu, 26 Juli 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Perkuat Pengawasan BKC Ilegal di Pelabuhan dan Perbatasan