RAPBN 2026 Mulai Disusun, Ketua DPR Beri Pesan Ini

"DPR RI menekankan pentingnya dukungan anggaran yang efisien, kredibel, dan berorientasi pada hasil, guna mewujudkan tema tersebut sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045," katanya, dikutip pada Jumat (25/7/2025).

Terkait fungsi penganggaran ini, Puan mengatakan DPR mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam arah kebijakan fiskal 2026. Hal itu sejalan dengan tema RKP 2026 yakni Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, yang mencerminkan arah kebijakan prioritas nasional.

DPR telah menyetujui defisit RAPBN 2026 berada pada rentang 2,48% - 2,53% dari PDB. Angka ini sama dengan yang tertulis dalam Kerangka Ekonomi Makro dan dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026.

Meski demikian, terdapat perubahan target pendapatan negara, terutama dari sisi perpajakan. Rasio pendapatan negara tadinya sebesar 11,71% - 12,22% PDB diubah menjadi 11,71% - 12,31% PDB.

Sementara itu, rasio perpajakan yang tadinya diusulkan sebesar 10,08% - 10,45% PDB dalam KEM-PPKF 2026, diubah menjadi 10,08% - 10,54% PDB. Adapun untuk rasio penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tetap sebesar 1,63% - 1,76% PDB.

Di sisi lain, rasio belanja negara 2026 ditargetkan sebesar 14,19% - 14,83% PDB. Secara terperinci, belanja tersebut mencakup belanja pemerintah pusat sebesar 11,41% - 11,94% PDB; dan transfer ke daerah (TKD) sebesar 2,78% - 2,89% PDB.

Berdasarkan kesepakatan dengan DPR tersebut, pemerintah akan menyusun RAPBN 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan RAPBN 2026 beserta nota keuangannya kepada DPR pada 15 Agustus 2025. (dik)