PMK 37/2025 Sudah Berlaku, Pemungutan PPh 22 Masih Tunggu Kepdirjen

"Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada dirjen pajak untuk menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak...," bunyi penggalan Pasal 4 PMK 37/2025, dikutip pada Sabtu (26/7/2025).

Penunjukan penyedia marketplace sebagai pihak lain yang wajib memungut PPh Pasal 22 dilakukan dengan menerbitkan keputusan dirjen pajak.

Penyelenggara marketplace akan ditunjuk untuk memungut PPh Pasal 22 bila menggunakan escrow account untuk menampung penghasilan dan memenuhi salah satu dari 2 kriteria berikut:

1. memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan; dan/atau
2. memiliki jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan.

Batasan nilai transaksi dan traffic juga ditetapkan oleh dirjen pajak selaku pejabat yang memperoleh delegasi dari menteri keuangan.

Contoh, marketplace JB adalah penyedia marketplace yang berkedudukan di Indonesia. Marketplace tersebut mendapatkan keputusan dirjen pajak sebagai pihak lain yang memungut PPh Pasal 22 dengan tanggal penetapan pada 15 Agustus 2025.

Berdasarkan keputusan dimaksud, marketplace JB harus melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sejak 1 September 2025.

Adapun PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang dalam negeri. Dalam hal pedagang dalam negeri menyampaikan surat pernyataan bahwa omzetnya belum melebihi Rp500 juta atas surat keterangan bebas (SKB), penyedia marketplace tidak perlu memungut PPh Pasal 22 atas peredaran bruto pedagang dimaksud. (dik)