Dorong Pembebasan BPHTB bagi MBR, Mendagri Yakinkan Tak Hambat PAD

"Ini progresnya sangat cepat. Salah satu [kebijakan] memang yang kami sosialisasikan kepada teman-teman daerah,"

Tito mengatakan pemda tidak semestinya mengandalkan PAD dari kalangan MBR. Menurutnya, masih terdapat peluang pendapatan daerah lain yang lebih besar ketimbang BPHTB dan PBG dari MBR.

Dia menjelaskan pembebasan BPHTB dan PBG dari MBR justru bakal mendorong perbaikan perekonomian masyarakat kelas bawah. Selain itu, pemberian kedua insentif tersebut juga dapat membantu pemda mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

"Jadi akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan ngepur, membebaskan BPHTB dan PBG di awal [bagi kalangan MBR]," ujarnya.

Kemendagri mencatat hingga saat ini sudah ada sekitar 93% daerah yang telah mendukung kebijakan pembebasan BPHTB bagi MBR. Sementara untuk kebijakan pembebasan PBG bagi MBR, sekitar 89% daerah juga telah menerapkannya.

Tito pun berharap makin banyak pemda yang memberikan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR.

Sebelumnya, Tito menyatakan sedang menyiapkan skema penghargaan dan sanksi bagi pemda terkait pelaksanaan kebijakan penghapusan BPHTB dan PBG bagi MBR. Pemda yang belum menindaklanjuti penghapusan BPHTB dan PBG bagi MBR akan dikenai sanksi berupa surat teguran.

Di sisi lain, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada pemda yang telah menetapkan peraturan kepala daerah (perkada) terkait pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR serta menerapkannya secara efektif. Selain itu, sedang diusulkan insentif fiskal kepada Kemenkeu untuk pemda yang memberikan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR. (dik)