Program Pemutihan Pajak Hasilkan Penerimaan Rp61,9 Miliar

"Program ini, selain meringankan beban wajib pajak, juga bertujuan memperbaiki database PKB," katanya, dikutip Selasa (22/4/2025).

Program pembebasan tunggakan dan denda diluncurkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Menurutnya, pemprov juga akan mendorong akselerasi program baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun pada Jasa Raharja.

Contoh, asuransi Jasa Raharja masih perlu disosialisasikan kembali agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh korban kecelakaan lalu lintas.

"Pertama, pelayanan sudah berjalan dengan cepat. Kedua, masalah tarif. Makanya, mereka ingin survei di tempat kita untuk memastikan bahwa cakupan Jasa Raharja lebih efektif bagi masyarakat yang tertanggung," ujarnya dilansir radarsolo.jawapos.com.

Sebagai informasi, kepala daerah telah diberikan kewenangan untuk memberikan insentif pajak kepada wajib pajak di daerahnya masing-masing. Kewenangan dimaksud termuat dalam PP 35/2023.

Insentif yang diberikan bisa berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak dan/atau sanksinya.

Pemberian insentif fiskal ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD. Pemberitahuan disampaikan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif. (dik)