Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Apa Itu Pengadilan Pajak?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Pengadilan Pajak?

Ilustrasi.

PASAL 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) memberikan wewenang kepada negara yang diwakili oleh otoritas pajak untuk memungut pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak tersebut menciptakan hubungan yang saling terkait antara otoritas pajak dengan masyarakat selaku wajib pajak.

Adapun wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar. Di sisi lain, otoritas pajak berwenang untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Relasi antara otoritas pajak dan wajib pajak memungkinkan adanya benturan akibat perbedaan persepsi, perbedaan penafsiran peraturan, atau perbedaan lainnya.

Apabila terjadi suatu perbedaan atau ketidaksepakatan atas putusan yang diterbitkan otoritas pajak maka wajib pajak bisa terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada otoritas pajak. Selanjutnya, apabila putusan keberatan ternyata tetap tidak memuaskan maka wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Lantas, sebenarnya apa itu pengadilan pajak?

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Biaya Fasilitas Sewa Gedung

Pengertian Pengadilan Pajak

Merujuk Pasal 2 UU Pengadilan Pajak, pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Apabila dicermati, pengertian tersebut menegaskan bahwa pengadilan pajak memang merupakan lembaga peradilan yang dapat digunakan sebagai sarana bagi masyarakat selaku wajib pajak atau penanggung pajak untuk mendapatkan keadilan di bidang perpajakan.

Pada dasarnya, sengketa pajak melibatkan pemerintah selaku fiskus dan masyarakat selaku wajib pajak atau penanggung pajak. Sementara itu, pengadilan pajak menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi masyarakat di bidang perpajakan.

Baca Juga: Apa Itu PPh Pasal 26?

Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa objek yang menjadi sengketa pajak adalah keputusan atau tindakan pemerintah yang tecermin dari keputusan atau tindakan Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), atau pejabat berwenang lainnya, yang dipermasalahkan oleh masyarakat selaku wajib pajak atau penanggung pajak (Pudyatmoko, 2009).

Dengan demikian, fokus pengadilan pajak sejatinya sebagai tempat bagi masyarakat selaku wajib pajak atau penanggung pajak untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum terhadap sengketa pajak (Darussalam, Septriadi, dan Yuki: 2023).

Perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi hal yang krusial mengingat pemerintah selaku penguasa memiliki kewenangan atas hukum publik. Di sisi lain, agar masyarakat tidak diperlakukan secara semena-mena maka masyarakat harus mendapatkan sarana perlindungan hukum yang memadai salah satunya melalui pengadilan pajak (Pudyatmoko, 2009).

Baca Juga: Apa Itu Daftar Rencana Objek Audit dalam Kepabeanan dan Cukai?

Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Pajak

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (1) UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU 4/2004, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Adapun peradilan pajak masuk ke dalam kategori pengadilan khusus dalam lingkup peradilan tata usaha negara.

Baca Juga: Apa Itu Faktur Pajak Tidak Sah?

Sedikit berbeda dengan pengadilan pada umumnya, pengadilan pajak hanya berkedudukan di ibukota negara. Namun, Pasal 4 UU Pengadilan Pajak memperkenankan ketua pengadilan pajak untuk menentukan lokasi lain sebagai tempat pelaksanaan sidang perpajakan apabila dipandang perlu.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 UU Pengadilan Pajak, pada hakikatnya tempat sidang pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya. Namun, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Adapun ruang lingkup kewenangan pengadilan pajak dalam mengadili sengketa pajak adalah memeriksa dan memutus sengketa pajak dalam hal banding dan gugatan. Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Apa Itu Forum Panel dalam Pengakuan AEO?

Sementara itu, pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. Selain itu, pengadilan pajak juga bertugas untuk mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak.

Penyelesaian sengketa pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Untuk itu, UU Pengadilan Pajak menetapkan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. (sap)

Baca Juga: Apa Itu Prinsip Taat Asas dalam Pembukuan?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus, kamus pajak, Pengadilan Pajak, sengketa pajak, Mahkamah Agung

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 23 Juni 2025 | 20:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Penelitian SPT?

Minggu, 22 Juni 2025 | 09:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tax Examinations Abroad dalam Pengumpulan Informasi Pajak?

Jum'at, 20 Juni 2025 | 19:15 WIB
SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

Begini Langkah MA Belanda Menjaga Konsistensi Hukum

berita pilihan

Sabtu, 26 Juli 2025 | 14:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Permohonan Penetapan Daerah Tertentu Kini Bisa Diajukan via Coretax

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kementerian Komdigi Tegaskan Tidak Serta Merta Kirim Data WNI ke AS

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:00 WIB
CORETAX SYSTEM

DJP Kirim Email ke 1,8 Juta Wajib Pajak, Ada Apa?

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Didanai Pajak, Dapur MBG Akan Rekrut Masyarakat Termiskin Jadi Pegawai

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:00 WIB
PMK 44/2025

Soal PPN DTP Bekal TNI, Pembetulan SPT Masa Maksimal Februari 2026

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Berisyarat DJP Jadi Finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Alur Penyampaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai via CEISA 4.

Sabtu, 26 Juli 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Perkuat Pengawasan BKC Ilegal di Pelabuhan dan Perbatasan