Begini Langkah MA Belanda Menjaga Konsistensi Hukum

"Bila district court atau court of appeal yang berbeda memiliki penafsiran yang berbeda, Hoge Raad akan menentukan interpretasi resmi," ujar van Hilten dalam kuliah umum dan diskusi panel bertajuk Reformasi Kelembagaan Pengadilan Pajak untuk Mencapai Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Independen: Pengalaman Belanda, dikutip pada Jumat (19/6/2025).

Hakim pada district court dan court of appeal juga dapat merujuk pada putusan-putusan Hoge Raad mengingat seluruh putusan Hoge Raad telah dipublikasikan pada laman resminya.

Tak hanya itu, district court dan court of appeal juga dapat mengajukan pertanyaan awal (preliminary question) terkait dengan isu penafsiran hukum kepada Hoge Raad. Nantinya, Hoge Raad akan memberikan jawaban terhadap preliminary question tersebut.

"Mekanisme preliminary question ini praktis dan efisien. Mekanisme ini sering dimanfaatkan oleh district court dan court of appeal ketika mereka menerima banyak sengketa dengan isu hukum yang mirip," ujar Van Hilten.

Terkait dengan upaya dalam mendorong pengembangan hukum, Van Hilten mengatakan Hoge Raad dapat memberikan penjelasan lebih lanjut atas klausul-klausul dalam regulasi yang belum mampu merespons perkembangan dan situasi terkini.

"Kita tahu terkadang hukum tidaklah selalu jelas. Hukum ditulis dengan bahasa yang terkadang tidak precise. Dalam kasus-kasus, Hoge Raad bisa memberikan penjelasan," ujar Van Hilten.

Contoh, Hoge Raad pernah memberi penjelasan lebih lanjut terkait dengan perlakuan PPN atas penyerahan bangunan.

Secara umum, penyerahan bangunan baru merupakan penyerahan yang terutang PPN. Namun, masih terdapat kerancuan terkait perlakuan PPN atas penyerahan gedung yang direnovasi secara menyeluruh, bahkan bertransformasi menjadi bangunan yang memiliki fungsi lain.

"Contoh, ada gedung perkantoran yang direnovasi lalu beralih fungsi menjadi apartemen. Ada penjara yang direnovasi dan beralih fungsi menjadi hotel. Bagaimana perlakuan PPN atas penyerahan bangunan ini?" ujar Van Hilten.

Menurut pemeriksa pajak, penyerahan bangunan yang direnovasi secara menyeluruh adalah penyerahan yang terutang PPN oleh karena bangunan tersebut telah beralih fungsi, sedangkan wajib pajak berpandangan penyerahan tersebut tidak terutang PPN.

"Dalam kasus ini, Hoge Raad memberikan penjelasan mengenai kapan suatu bangunan yang direnovasi bisa dikatakan baru. Ini memang tidak menyelesaikan semua masalah yang ada, tetapi setidaknya ada kesamaan pemahaman," ujar Van Hilten.

Sebagai informasi, pengadilan umum di Belanda menangani beragam jenis sengketa termasuk sengketa pajak. Sengketa pajak antara otoritas dan wajib pajak ditangani oleh kamar pajak, bukan oleh pengadilan khusus.

Belanda memiliki 11 district court selaku pengadilan tingkat pertama dan 4 court of appeal sebagai pengadilan tingkat kedua. Wajib pajak ataupun otoritas pajak bisa mengajukan kasasi ke Hage Raad selaku pengadilan tingkat terakhir bila sengketa dimaksud adalah sengketa hukum, bukan sengketa fakta. (dik)