Mengamankan Penerimaan Pajak Itu Tugas Eksekutif, Bukan Yudikatif

Ulasan mengenai rezim lembaga peradilan pajak di Indonesia tersebut termuat dalam salah satu bab pada buku terbitan DDTC pada 2023 berjudul Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia: Persoalan, Tantangan, dan Tinjauan di Beberapa Negara.

Pada buku ini dijelaskan Pengadilan Pajak harus memandang otoritas pajak dan wajib pajak secara setara di hadapan hukum (equality before the law). Persepsi atas kesetaraan ini juga sejalan dengan tujuan didirikannya Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pengadilan Pajak.

Sebagai tempat wajib pajak mencari keadilan, fokus Pengadilan Pajak adalah memastikan terbukanya akses kepada keadilan (access to justice) dan menyelenggarakan peradilan yang adil (fair trial) bagi wajib pajak. Mengaitkan Pengadilan Pajak dengan penerimaan negara juga tidak sejalan dengan fungsi Pengadilan Pajak.

Umumnya, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak disusun mengikuti sudut pandang otoritas pajak. Tidak mengherankan apabila pada saat penyusunan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak, prinsip atau norma keadilan yang berlaku secara umum (legal principles) dapat luput dari pertimbangan pemerintah dan parlemen. Terlebih, jika motif anggaran lebih dikedepankan (Gribnau, 1999).

Berangkat dari persoalan itulah, dibutuhkan pihak ketiga yang independen untuk berperan sebagai Pengadilan Pajak yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa pajak dipercaya dapat memberikan perlindungan bagi wajib pajak dari kesewenang-wenangan pemerintah (otoritas pajak).

Dengan demikian, tinggi atau rendahnya kemenangan otoritas pajak atau kaitannya dengan penerimaan negara jelas bukanlah indikator kinerja Pengadilan Pajak, melainkan efisiensi, akuntabilitas, independensi, dan adanya transparansi dalam pengadilan. Di samping itu, Pengadilan Pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip peradilan yang baik, di antaranya independensi dan akuntabilitas.

Independensi kekuasaan kehakiman ditandai dengan kekuasaan peradilan yang merdeka dan bebas sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim. Independensi hakim sebagai aktor utama pelaksana fungsi kekuasan kehakiman juga ditunjukkan dengan melakukan penafsiran atau interpretasi hukum tanpa dipengaruhi oleh kepentingan apapun, baik jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

Namun, independensi peradilan bukan berarti kebebasan absolut atau tanpa batas, tetapi kebebasan tersebut harus diimbangi dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas untuk menegakkan keadilan secara efektif. Tujuannya, memastikan kekuasaan hakim tersebut tidak berujung pada penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam membangun ekosistem peradilan yang independen, Mahkamah Konstitusi telah mengalihkan kewenangan pembinaan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pada Pengadilan Pajak dari eksekutif (Kementerian Keuangan) ke Mahkamah Agung (MA). Eksekutif diminta untuk mengalihkan seluruh kewenangan tersebut paling lambat pada 31 Desember 2026.

Secara kelembagaan, Pengadilan Pajak yang bebas dari pengaruh lembaga eksekutif tidaklah cukup untuk menjamin independensi peradilan secara keseluruhan. Meski demikian, Pengadilan Pajak yang bebas dari pengaruh Kementerian Keuangan merupakan titik awal penentu mandiri atau tidaknya proses peradilan di Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak akan senantiasa dituntut untuk menunjukkan kinerjanya sebagai pilar negara hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak. Baca 'Jelang Penyatuan Atap, Pengadilan Pajak Harus Lindungi Hak WP'. (sap)