Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Tak Manfaatkan Izin Pembukuan Bahasa Inggris, WP Harus Beri Tahu DJP

A+
A-
0
A+
A-
0
Tak Manfaatkan Izin Pembukuan Bahasa Inggris, WP Harus Beri Tahu DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak yang berencana untuk tidak memanfaatkan izin penyelenggaraan pembukuan dengan bahasa Inggris harus menyampaikan pemberitahuan kepada direktur jenderal (dirjen) pajak.

Merujuk pada Pasal 28 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-8/PJ/2025, wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan apabila tidak memanfaatkan izin penyelenggaraan pembukuan dengan Bahasa Inggris, sebelum dimulainya tahun pajak yang tercantum dalam pemberitahuan keputusan izin.

“Pemberitahuan tidak memanfaatkan izin…disampaikan kepada dirjen pajak secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak atau contact center, sebelum tahun pajak…dimulai,” bunyi pasal 28 ayat (2), PER-8/PJ/2025, dikutip pada Senin (21/7/2025).

Baca Juga: Jualan Tanah dan Rumah di Marketplace Tak Dipungut PPh Pasal 22

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) PER-8/PJ/2025, terdapat 2 saluran penyampaian pemberitahuan tidak memanfaatkan izin pembukuan dalam Bahasa Inggris, yaitu Portal Wajib Pajak (Coretax DJP) dan contact center DJP.

Apabila ditelusuri, pemberitahuan via Coretax DJP bisa disampaikan melalui modul Layanan Wajib Pajak, menu Layanan Administrasi, dan submenu Buat Permohonan Layanan Administrasi. Lalu, wajib pajak bisa memilih jenis pelayanan AS.14 Izin Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat.

Selanjutnya, wajib pajak bisa memilih kategori sub-layanan AS.14-04 LA.14-04 Pemberitahuan Tidak Memanfaatkan Izin Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Rupiah atau Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat.

Baca Juga: DJP Rilis Panduan Coretax untuk WP Migas

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (8) UU KUP, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin menteri keuangan.

PER-8/PJ/2025 pun telah memerinci golongan wajib pajak yang dapat mengajukan izin tersebut beserta tata caranya. Secara ringkas, ada 2 golongan wajib pajak yang dapat mengajukan izin tersebut berdasarkan PER-8/PJ/2025.

Pertama, wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan atau melakukan pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang rupiah.

Baca Juga: Menyambut Peluncuran Taxpayers Charter, WP Punya Acuan Soal Hak-Haknya

Kedua, wajib pajak badan tertentu yang dapat menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat (AS). Simak WP Ini Bisa Selenggarakan Pembukuan dengan Bahasa Inggris dan Dolar AS

Untuk mendapatkan izin tersebut, wajib pajak perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu. Apabila permohonan yang diajukan memenuhi ketentuan, wajib pajak akan memperoleh nomor administrasi pemberitahuan atau keputusan izin menyelenggarakan pembukuan. (rig)

Baca Juga: DDTC Buka Program Beasiswa kepada Mahasiswa STHI Jentera

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : per-8/pj/2025, coretax djp, coretax system, pembukuan bahasa inggris, pemberitahuan, pajak, pembukuan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 21 Juli 2025 | 07:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Sebut Pemungutan PPh 22 oleh Marketplace Bakal Untungkan UMKM

Senin, 21 Juli 2025 | 06:00 WIB
FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

Hubungan Otoritas-WP Harus Dibangun untuk Saling Membantu & Mendengar

Minggu, 20 Juli 2025 | 15:00 WIB
PER-11/PJ/2025

Jual Beli Tanah, Begini Format Penulisan Alamat dalam Faktur Pajak

berita pilihan

Selasa, 22 Juli 2025 | 09:00 WIB
PMK 37/2025

Jualan Tanah dan Rumah di Marketplace Tak Dipungut PPh Pasal 22

Selasa, 22 Juli 2025 | 08:30 WIB
CORETAX SYSTEM

DJP Rilis Panduan Coretax untuk WP Migas

Selasa, 22 Juli 2025 | 07:37 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Menyambut Peluncuran Taxpayers Charter, WP Punya Acuan Soal Hak-Haknya

Senin, 21 Juli 2025 | 21:30 WIB
STHI JENTERA

DDTC Buka Program Beasiswa kepada Mahasiswa STHI Jentera

Senin, 21 Juli 2025 | 20:00 WIB
KOTA BEKASI

Realisasi PAD Belum 50%, Bapenda Akan Tingkatkan Pengawasan

Senin, 21 Juli 2025 | 19:00 WIB
PER-11/PJ/2025

Keterangan Uang Muka di Faktur Pajak Keliru, PKP Perlu Bikin Pengganti

Senin, 21 Juli 2025 | 18:30 WIB
KAMUS BEA DAN CUKAI

Apa Itu Daftar Rencana Objek Audit dalam Kepabeanan dan Cukai?

Senin, 21 Juli 2025 | 18:03 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Jalan Panjang Taxpayers Charter, Simbol Penegakan Hak-Hak Wajib Pajak