BAKN DPR Ingin Laporan Keuangan Semua K/L Dapat Opini WTP

"Kami ingin memastikan semua kementerian dan lembaga bisa memenuhi status WTP. Ini penting sebagai fondasi transparansi dan efisiensi pemerintahan," katanya, dikutip pada Rabu (23/4/2025).

Herman mengatakan BAKN akan berupaya membantu K/L menyelesaikan persoalan dalam tata kelola anggaran nasional. Misal, BAKN saat ini sedang menelaah laporan keuangan sejumlah K/L yang masih berstatus wajar dengan pengecualian (WDP).

Menurutnya, opini WDP pada beberapa K/L menandakan masih lemahnya kepatuhan terhadap kaidah penyusunan laporan keuangan negara. Oleh karena itu, laporan keuangan K/L perlu diperbaiki agar sesuai dengan akuntansi pemerintah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini menyangkut kepercayaan publik dan efisiensi fiskal," ujarnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tercatat telah memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023. Apabila diperinci, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 80 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), serta WDP atas 4 LKKL.

Meski demikian, opini WDP atas 4 LKKL tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP tahun 2023 sehingga BPK memberikan opini WTP atas LKPP tahun 2023. Adapun mengenai opini atas LKPP 2024, akan disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2024, yang biasanya terbit pada pertengahan tahun. (dik)