Mulai Pembahasan, Puan Minta RAPBN 2026 Pertimbangkan Kondisi Global

"Tahun depan, perekonomian global diproyeksi masih akan dihadapkan pada situasi yang dinamis dan tidak menentu," kata Puan dalam sidang paripurna DPR, Selasa (24/6/2025).

Puan mengatakan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2026 menjadi salah satu agenda pada masa sidang DPR kali ini. Dalam pembahasan tersebut, ia meminta anggotanya memperhatikan faktor eksternal guna memastikan RAPBN 2026 adaptif terhadap dinamika global.

Dia menjelaskan konflik geopolitik, geoekonomi, dan perekonomian global yang tidak kondusif akan berpengaruh terhadap berbagai aspek. Misal, rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, serta arus modal untuk investasi.

"Oleh karena itu, pembahasan KEM-PPKF tahun 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional," ujarnya.

Di sisi lain, Puan menyebut KEM-PPKF 2026 harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini. Salah satunya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pendidikan dasar gratis.

Dalam KEM-PPKF 2026, pemerintah mengusulkan rasio pendapatan negara pada tahun depan sebesar 11,71%-12,22% dari PDB, atau lebih rendah dari target tahun ini sebesar 12,36% PDB. Rasio pendapatan negara 2026 terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar 10,08%-10,45% PDB serta PNBP sebesar 1,63%-1,76% PDB.

Sementara itu, rasio belanja negara pada 2026 diusulkan 14,19%-14,75% PDB, juga lebih rendah dibandingkan dengan rasio belanja negara pada tahun ini yang ditetapkan mencapai 14,89% PDB. Rasio belanja negara pada 2026 terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 11,41%-11,86% PDB serta transfer ke daerah sebesar 2,78%-2,89% PDB.

Adapun untuk defisit anggaran 2026, diusulkan sebesar 2,48%-2,53% PDB.

Tidak hanya pembicaraan pendahuluan RAPBN 2026, DPR pada masa sidang kali ini juga akan membahas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2024. Pembahasan bakal difokuskan pada efektivitas pencapaian dan efisiensi pelaksanaannya serta evaluasi yang harus ditindaklanjuti untuk menyempurnakan APBN tahun-tahun berikutnya.

Menurut Puan, DPR akan mencermati dengan saksama agar kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN selalu memenuhi prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (dik)