Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Jum'at, 13 Juni 2025 | 14:17 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Jum'at, 13 Juni 2025 | 13:33 WIB
SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
Kamis, 12 Juni 2025 | 12:31 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kamis, 12 Juni 2025 | 09:33 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Fokus
Reportase

Banyak Belanja Prioritas, Luhut Kembali Tegaskan Soal Disiplin Fiskal

A+
A-
0
A+
A-
0
Banyak Belanja Prioritas, Luhut Kembali Tegaskan Soal Disiplin Fiskal

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Luhut mengatakan defisit APBN akan dijaga dalam batas aman meski pemerintah memiliki banyak program prioritas. Menurutnya, kebijakan yang dapat dilakukan untuk menjaga defisit APBN tetap rendah antara lain adalah efisiensi belanja yang bukan prioritas.

"Indonesia akan terus menerapkan disiplin fiskal sambil meningkatkan belanja yang produktif. Disiplin fiskal sangat penting," katanya dalam ⁠International Conference on Infrastructure 2025, dikutip pada Jumat (13/6/2025).

Baca Juga: Baru Terbentuk, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Punya Banyak Tugas

Luhut mengatakan pemerintah merancang APBN 2025 dengan defisit senilai Rp616,19 triliun atau 2,53% dari PDB. Defisit ini terjadi karena belanja negara mencapai Rp3.621,4 triliun, sedangkan pendapatan negara Rp3.005,1 triliun.

Pendapatan negara ini utamanya ditopang oleh penerimaan pajak, yakni mencapai Rp2.189,3 triliun. Setelahnya, ada penerimaan kepabeanan dan cukai Rp301,6 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp513,6 triliun.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki beberapa program prioritas yang kini telah masuk dalam APBN 2025. Misal, makan bergizi gratis yang membutuhkan anggaran senilai Rp171 triliun.

Baca Juga: Pajak untuk Sepak Bola Nasional

Setelahnya, ada program cek kesehatan gratis dengan anggaran senilai Rp3 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, pembangunan rumah sakit berkualitas Rp2 triliun, pembentukan sekolah rakyat Rp2 triliun, dan food estate Rp15 triliun.

Dalam merealisasikan berbagai program prioritas tersebut, pemerintah memang sempat melakukan efisiensi hingga Rp306,69 triliun. Selain soal efisiensi, Luhut menyebut pemerintah juga mendigitalisasi proses pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan transparansi.

"Presiden Prabowo mendorong agar pemerintah mengadopsi teknologi agar bisa bergerak sangat cepat," ujarnya. (dik)

Baca Juga: Bangun Infrastruktur Berkelanjutan, Sri Mulyani Mohon Dukungan Swasta

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : apbn 2025, apbn, defisit apbn, pendapatan negara, belanja negara

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 24 Mei 2025 | 14:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Kalahkan Negara Tetangga, Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Masih Terjaga

Sabtu, 24 Mei 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

DJP dan DJBC Punya Nakhoda Baru, Tax Ratio Diharap Segera Meningkat

Sabtu, 24 Mei 2025 | 10:30 WIB
BELANJA NEGARA

Penerima Manfaat Divalidasi, Realisasi Bansos Dilaporkan Turun

berita pilihan

Sabtu, 14 Juni 2025 | 09:00 WIB
PER-7/PJ/2025

PER-7/PJ/2025 Perinci Kriteria dan Syarat Penetapan WP Nonaktif

Sabtu, 14 Juni 2025 | 08:30 WIB
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kejar Target PAD Rp100 Miliar, Pemkab Andalkan PBJT dan Opsen Pajak

Sabtu, 14 Juni 2025 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sering Disorot di Medsos, Sri Mulyani Minta Ini pada Pejabat DJP-DJBC

Sabtu, 14 Juni 2025 | 07:30 WIB
WEEKLY TAX NEWS ROUNDUP

Aspiring to Become Attorneys, Tax Consultants Must Apply via Coretax

Sabtu, 14 Juni 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Mau Jadi Kuasa, Konsultan Pajak Harus Ajukan Status Lewat Coretax

Jum'at, 13 Juni 2025 | 20:00 WIB
DITJEN STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL

Baru Terbentuk, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Punya Banyak Tugas

Jum'at, 13 Juni 2025 | 19:45 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Sri Mulyani Minta DJBC Gencarkan Penindakan di Titik Rawan Perbatasan

Jum'at, 13 Juni 2025 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Omzet Lampaui Rp4,8 M tapi dari Hasil Penyerahan Non-BKP, Wajib PKP?

Jum'at, 13 Juni 2025 | 19:00 WIB
KONSULTASI PAJAK

Ada Aturan Baru, WPOP sebagai Pemotong PPh Final atas Sewa Diperluas?

Jum'at, 13 Juni 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Optimalkan Pajak, Sri Mulyani Minta Coretax Segera Diperbaiki