Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Sabtu, 24 Mei 2025 | 13:05 WIB
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN
Kamis, 22 Mei 2025 | 18:30 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 22 Mei 2025 | 12:15 WIB
RICHARD COLLIER (OXFORD), RITA DE LA FERIA (LEEDS):
Rabu, 21 Mei 2025 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK
Fokus
Reportase

Penerima Manfaat Divalidasi, Realisasi Bansos Dilaporkan Turun

A+
A-
0
A+
A-
0
Penerima Manfaat Divalidasi, Realisasi Bansos Dilaporkan Turun

Warga antre untuk menerima uang tunai bantuan sosial program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kota Serang, Banten. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Realisasi belanja bantuan sosial (bansos) pada Januari hingga April 2025 tercatat menurun bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja bansos pada Januari hingga April 2025 tercatat hanya senilai Rp43,6 triliun atau turun 21,4% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penurunan ini dilatarbelakangi oleh validasi penerima bansos menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).

"Kalau dibandingkan dengan tahun lalu terlihat ada penurunan. Namun, ini penurunan karena ada beberapa program sedang melakukan validasi, menyesuaikan dengan DTSEN," kata Suahasil, dikutip pada Sabtu (24/5/2025).

Baca Juga: Kalahkan Negara Tetangga, Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Masih Terjaga

Contoh, realisasi pencairan bansos program Indonesia pintar (PIP) tercatat baru senilai Rp1,5 triliun, lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu yang mencapai Rp5,9 triliun.

Selanjutnya, realisasi pencairan bansos program keluarga harapan (PKH) pada Januari hingga April 2025 tercatat baru senilai Rp7,3 triliun, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun lalu yang mampu mencapai Rp10,5 triliun.

"Jumlah penerimanya tetap, tetapi kemungkinan besar ini akan dibayarkan pada Mei dan Juni untuk yang [periode] kuartal II/2025," ujar Suahasil.

Baca Juga: Pendapatan Negara Terealisasi Lebih Cepat, APBN Surplus Rp4,3 Triliun

Kemudian, realisasi bansos kartu sembako tercatat baru mencapai Rp10,9 triliun, lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu yang mencapai Rp16,5 triliun. "Kalau kita melakukan validasi dengan DTSEN, tujuannya adalah memperbaiki ketepatan sasaran dari belanja bansos kita," ujar Suahasil.

Realisasi bansos yang tidak mengalami penurunan adalah belanja penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN). Realisasi PBI JKN tercatat mencapai Rp15,4 triliun, atau setara dengan tahun lalu.

Adapun realisasi belanja kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah tercatat mampu mencapai Rp7,4 triliun, atau bertumbuh bila dibandingkan realisasi tahun lalu yang senilai Rp6,5 triliun. (dik)

Baca Juga: Lantik Dirjen Baru, Sri Mulyani Kutip Prabowo Soal Efisiensi Belanja

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : belanja negara, bantuan sosial, bansos, realisasi belanja

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Januari 2025 | 10:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sri Mulyani Perkirakan Target Penerimaan Negara 2024 Tidak Tercapai

Minggu, 22 Desember 2024 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan

Kamis, 12 Desember 2024 | 14:30 WIB
APBN 2024

Kemenkeu Siap Antisipasi Lonjakan Pencairan Anggaran pada Akhir Tahun

berita pilihan

Sabtu, 24 Mei 2025 | 14:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Kalahkan Negara Tetangga, Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Masih Terjaga

Sabtu, 24 Mei 2025 | 13:05 WIB
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN

Seperti Apa Kualifikasi Kuasa dan Konsultan Pajak di Berbagai Negara?

Sabtu, 24 Mei 2025 | 13:00 WIB
KOTA DEPOK

Pemkot dan dan Kejaksaan Panggil 51 Penunggak Pajak

Sabtu, 24 Mei 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Genjot Konsumsi di Libur Sekolah, Stimulus Ekonomi Siap Meluncur Lagi

Sabtu, 24 Mei 2025 | 12:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Orang Pribadi Urus EFIN Tak Perlu ke Kantor Pajak Terdaftar

Sabtu, 24 Mei 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

DJP dan DJBC Punya Nakhoda Baru, Tax Ratio Diharap Segera Meningkat

Sabtu, 24 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Alat untuk Cegah Pencemaran Lingkungan

Sabtu, 24 Mei 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Didanai Pajak, Makan Bergizi Gratis Sudah Telan Rp3 Triliun