Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan PKP Menurut VAT Directive

A+
A-
7
A+
A-
7
Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan PKP Menurut VAT Directive

DALAM sistem pajak pertambahan nilai (PPN), pengusaha kena pajak (PKP) memiliki hak untuk mengkreditkan pajak masukan yang dibayar atas perolehan barang dan jasa. Prinsip yang mendasari adanya hak untuk mengkreditkan pajak masukan adalah prinsip netralitas.

Namun, pada praktiknya, prinsip netralitas terkait dengan hak pengkreditan pajak masukan tersebut tidak diterapkan sepenuhnya. Hampir seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan PPN di banyak negara secara jelas memuat aturan pembatasan hak pengkreditan pajak masukan.

Pertanyaannya, pajak masukan apa saja yang dapat dikreditkan? Ulasan tentang hal ini turut dimuat dalam buku Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai Edisi Kedua yang telah diterbitkan oleh DDTC. Buku ini memulai ulasan dengan melihat VAT Directive.

Baca Juga: Pemprov Sumbar Gelar Pemutihan hingga Agustus 2025

Dalam VAT Directive dijelaskan bahwa sepanjang barang atau jasa yang diperoleh PKP dimanfaatkan untuk tujuan penyerahan yang dikenai PPN, PKP tersebut berhak untuk mengkreditkan pajak masukan di negara tempat transaksi penyerahan terjadi.

Masih dalam VAT Directive, pajak masukan yang dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran antara lain:

  • pajak masukan yang dibayar di negara tempat transaksi terjadi;
  • pajak masukan sehubungan dengan transaksi yang diperlakukan sebagai penyerahan barang atau jasa (deemed supplies) yang terutang PPN;
  • pajak masukan sehubungan dengan perolehan barang antarnegara anggota Uni Eropa;
  • pajak masukan sehubungan dengan transaksi yang diperlakukan sebagai perolehan barang antarnegara anggota Uni Eropa (deemed intra-community acquisition of goods);
  • pajak masukan sehubungan dengan impor barang ke negara anggota Uni Eropa;
  • pajak masukan untuk transaksi lainnya, yang PPN terutangnya semata-mata dibayar oleh konsumen melalui mekanisme reverse charge.

PKP berhak mengkreditkan pajak masukan sepanjang barang atau jasa yang dibelinya tersebut:

Baca Juga: Keterangan Resmi DJP terkait Marketplace Bakal Jadi Pemungut PPh 22
  • digunakan untuk transaksi terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan di negara non-Uni Eropa di mana pajak masukannya dibayar di negara tersebut;
  • merupakan barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
  • digunakan untuk transaksi keuangan yang dibebaskan dari PPN dengan syarat konsumen atas transaksi tersebut berasal dari negara non-Uni Eropa; atau
  • digunakan untuk transaksi keuangan yang berhubungan secara langsung dengan barang yang di ekspor ke negara non-Uni Eropa.

Dalam konteks Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU PPN, terdapat 3 prinsip dasar pengkreditan pajak masukan. Pertama, pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.

Kedua, pajak masukan sebelum PKP berproduksi dapat dikreditkan meskipun belum terjadi penyeragan yang terutang PPN oleh PKP. Ketiga, pajak masukan dapat dikreditkan jika perolehannya berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang melakukan penyerahan terutang PPN.

Ingin memahami lebih dalam soal pengkreditan pajak masukan, syarat-syaratnya, hingga studi komparatif dengan negara lain? Selengkapnya dapat Anda temukan dalam buku terbitan DDTC berjudul Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai Edisi Kedua.

Baca Juga: Marketplace Bakal Diwajibkan Pungut Pajak, Ada Dasar Hukumnya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Perpajakan DDTC, buku pajak, literatur pajak, PPN, pajak, pajak pertambahan nilai, VAT Directive, konsep pajak, praktik pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Juni 2025 | 13:45 WIB
RUU PERAMPASAN ASET

Diusulkan Cakup Penghindar Pajak, Kapan RUU Perampasan Aset Dibahas?

Rabu, 25 Juni 2025 | 13:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan Tercatat Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Rabu, 25 Juni 2025 | 12:30 WIB
CORETAX SYSTEM

Keliru Nilai Input di SPT Menunggu Pembayaran, Bisakah Dibatalkan?

berita pilihan

Kamis, 26 Juni 2025 | 12:30 WIB
PROVINSI SUMATERA BARAT

Pemprov Sumbar Gelar Pemutihan hingga Agustus 2025

Kamis, 26 Juni 2025 | 11:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterangan Resmi DJP terkait Marketplace Bakal Jadi Pemungut PPh 22

Kamis, 26 Juni 2025 | 11:30 WIB
PERATURAN PAJAK

Marketplace Bakal Diwajibkan Pungut Pajak, Ada Dasar Hukumnya

Kamis, 26 Juni 2025 | 11:11 WIB
CORETAX SYSTEM

DJP Sebut Ada Eror Coretax Saat Input Faktur Pajak, WP Coba Cara Ini

Kamis, 26 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Nomor Identitas Perpajakan berdasarkan PER-7/PJ/2025

Kamis, 26 Juni 2025 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

Lelang Serentak, DJP Jakarta Utara Pulihkan Tunggakan Pajak Rp4,4 M

Kamis, 26 Juni 2025 | 10:08 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Marketplace Akan Ditunjuk Sebagai Pemungut Pajak? Ini Penjelasan DJP

Kamis, 26 Juni 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kejar Penerimaan, Sri Mulyani Singgung Pemajakan di Platform Digital

Kamis, 26 Juni 2025 | 08:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Didanai Pajak, Jumlah Dapur MBG Terus Bertambah