Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Jum'at, 13 Juni 2025 | 14:17 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Jum'at, 13 Juni 2025 | 13:33 WIB
SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
Kamis, 12 Juni 2025 | 12:31 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kamis, 12 Juni 2025 | 09:33 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Fokus
Reportase

Sri Mulyani Minta DJBC Gencarkan Penindakan di Titik Rawan Perbatasan

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Minta DJBC Gencarkan Penindakan di Titik Rawan Perbatasan

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpesan kepada Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk menggencarkan pengawasan dan penindakan barang yang masuk atau keluar perbatasan Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan perdagangan internasional kini menjadi senjata tiap-tiap negara dalam berkompetisi dan berkonfrontasi. Dia berharap DJBC bisa mengantisipasi hal tersebut guna mengamankan perekonomian Indonesia.

"Keamanan perekonomian kita sangat tergantung dari kemampuan kita untuk menjaga ekonomi di perbatasan," katanya dalam Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama & Pejabat Pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu, Jumat (13/6/2025).

Baca Juga: DJBC Musnahkan Barang Hasil Penindakan Senilai Rp47,17 Miliar

Selain menggalakkan enforcement, Sri Mulyani juga mendorong DJBC untuk menyusun data dan informasi berdasarkan fungsi intelijen, serta menandai titik-titik lokasi baru yang dinilai rawan atau berpotensi menimbulkan kebocoran pemasukan barang impor.

Dia menilai upaya tersebut merupakan salah satu bentuk antisipasi terhadap gejolak global, termasuk perang dagang antar negara. Dia mengutarakan saat ini perdagangan internasional sangat rumit dan fragmented.

"Perdagangan internasional menjadi sangat rumit dan fragmented, dan ini tidak hanya membutuhkan fungsi Bea dan Cukai dari sisi enforcement, tapi juga dari sisi intelijen," kata Menkeu.

Baca Juga: Pembebasan Bea Masuk atas Hadiah Lomba yang Dibawa dari Luar Negeri

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan DJP dan DJBC akan terus menjadi sorotan publik maupun media sosial. Oleh karena itu, dia meminta setiap petugas maupun pejabat DJBC bisa berkomunikasi secara transparan, terampil, cepat dan cerdas.

"Tunjukkan leadership Anda, bahwa Anda peduli dan care dengan tugas melayani masyarakat, memperbaiki ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Lakukan edukasi, pendekatan yang manusiawi, tapi berwibawa dan tegas," tuturnya. (rig)

Baca Juga: IEU-CEPA Dipercaya Bisa Tingkatkan PDB dan Ekspor Indonesia

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Djbc, menkeu sri mulyani, pengawasan, intelijen, bea, cukai, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 12 Juni 2025 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! 2 Dokumen Ini Perlu Dilampirkan saat Ajukan Restitusi Pajak

Kamis, 12 Juni 2025 | 10:30 WIB
PER-9/PJ/2025

DJP Rilis Aturan Baru soal Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak

Kamis, 12 Juni 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Pastikan Kesiapan Sarana dan Layanan Kepabeanan Bagi Jemaah Haji

Kamis, 12 Juni 2025 | 09:00 WIB
PER-10/PJ/2025

DJP Atur Ulang Pertukaran Informasi Pajak secara Spontan

berita pilihan

Sabtu, 14 Juni 2025 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

DJBC Musnahkan Barang Hasil Penindakan Senilai Rp47,17 Miliar

Sabtu, 14 Juni 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Belanja Terus Naik, Sri Mulyani Minta Strategi Anggaran Diperbaiki

Sabtu, 14 Juni 2025 | 12:00 WIB
PROVINSI BANTEN

Masyarakat Antusias Ikut Pemutihan, Samsat Diminta Perbaiki Layanan

Sabtu, 14 Juni 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bangun Infrastruktur Nasional, Prabowo Akan Libatkan Swasta

Sabtu, 14 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Pembebasan Bea Masuk atas Hadiah Lomba yang Dibawa dari Luar Negeri

Sabtu, 14 Juni 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

IEU-CEPA Dipercaya Bisa Tingkatkan PDB dan Ekspor Indonesia

Sabtu, 14 Juni 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dibuka Prabowo, Ada Fasilitas Kepabeanan untuk Indo Defence 2025 Expo

Sabtu, 14 Juni 2025 | 09:00 WIB
PER-7/PJ/2025

PER-7/PJ/2025 Perinci Kriteria dan Syarat Penetapan WP Nonaktif

Sabtu, 14 Juni 2025 | 08:30 WIB
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kejar Target PAD Rp100 Miliar, Pemkab Andalkan PBJT dan Opsen Pajak