Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Jum'at, 13 Juni 2025 | 14:17 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Jum'at, 13 Juni 2025 | 13:33 WIB
SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
Kamis, 12 Juni 2025 | 12:31 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kamis, 12 Juni 2025 | 09:33 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Fokus
Reportase

Bangun Infrastruktur Berkelanjutan, Sri Mulyani Mohon Dukungan Swasta

A+
A-
0
A+
A-
0
Bangun Infrastruktur Berkelanjutan, Sri Mulyani Mohon Dukungan Swasta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keynote speech pada International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JICC, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia pada periode 2025-2029 mencapai sekitar US$625 miliar.

Namun, kemampuan APBN untuk menyokong program tersebut hanya 40% dari kebutuhan investasi sekitar US$250 miliar. Untuk itu, dukungan swasta ataupun pendanaan inovatif lainnya diperlukan untuk membiayai program infrastruktur.

"Kita menghadapi gap pendanaan yang besar. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif," katanya, dikutip pada Jumat (13/6/2025).

Baca Juga: Baru Terbentuk, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Punya Banyak Tugas

Sri Mulyani memandang infrastruktur harus dirancang dengan ketahanan iklim, tanggung jawab lingkungan, sekaligus memberikan hasil yang inklusif sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Terlebih, Indonesia akan menghadapi tantangan global dan kebutuhan domestik yang terus meningkat. Risiko perubahan iklim turut memperumit perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur karena menjadi salah satu faktor orang berpindah-pindah tempat tinggal.

"Saat ini, infrastruktur bukan lagi sekadar menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota, melainkan juga tentang menghubungkan pembangunan dengan dampaknya," tuturnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta DJBC Gencarkan Penindakan di Titik Rawan Perbatasan

Guna merespons berbagai tantangan tersebut, Sri Mulyani menilai strategi pembiayaan program pembangunan infrastruktur harus memenuhi ketentuan keberlanjutan. Sejalan dengan itu, terdapat sejumlah instrumen pembiayaan yang telah dikembangkan.

Sri Mulyani memerinci instrumen itu meliputi kerangka kerja ESG (Environmental, Social, and Governance) untuk pembiayaan infrastruktur, Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF).

Ada lagi, skema Availability Payment, jaminan pemerintah melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), dan platform SDG Indonesia One yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Baca Juga: Omzet Lampaui Rp4,8 M tapi dari Hasil Penyerahan Non-BKP, Wajib PKP?

Dia mencontohkan Platform SDG Indonesia One telah menghimpun komitmen dari 38 mitra dengan total US$3,29 miliar. Platform tersebut juga sudah menyalurkan US$399 juta untuk mendukung 111 proyek pengembangan dan 7 proyek pembiayaan.

"Ini akan menjadi perjalanan panjang, tapi kita yakin akan mencapai tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang makmur, berkeadilan," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II, Ini Daftar Lengkapnya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, pendanaan, infrastruktur, APBN, investasi, ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 11 Juni 2025 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Sebut Kemiskinan Bisa Hilang Sebelum 2045

Rabu, 11 Juni 2025 | 15:30 WIB
PER-7/PJ/2025

Ada Perdirjen Baru, Ditjen Pajak Perinci Fungsi NITKU

Rabu, 11 Juni 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Berhemat, Mendagri Tetap Izinkan Pemda Rapat di Hotel

Rabu, 11 Juni 2025 | 13:30 WIB
BELANJA PEMERINTAH

Dibiayai Pajak, Proyek Bendungan Margatiga Habiskan Dana Rp846 Miliar

berita pilihan

Sabtu, 14 Juni 2025 | 08:30 WIB
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kejar Target PAD Rp100 Miliar, Pemkab Andalkan PBJT dan Opsen Pajak

Sabtu, 14 Juni 2025 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sering Disorot di Medsos, Sri Mulyani Minta Ini pada Pejabat DJP-DJBC

Sabtu, 14 Juni 2025 | 07:30 WIB
WEEKLY TAX NEWS ROUNDUP

Aspiring to Become Attorneys, Tax Consultants Must Apply via Coretax

Sabtu, 14 Juni 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Mau Jadi Kuasa, Konsultan Pajak Harus Ajukan Status Lewat Coretax

Jum'at, 13 Juni 2025 | 20:00 WIB
DITJEN STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL

Baru Terbentuk, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Punya Banyak Tugas

Jum'at, 13 Juni 2025 | 19:45 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Sri Mulyani Minta DJBC Gencarkan Penindakan di Titik Rawan Perbatasan

Jum'at, 13 Juni 2025 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Omzet Lampaui Rp4,8 M tapi dari Hasil Penyerahan Non-BKP, Wajib PKP?

Jum'at, 13 Juni 2025 | 19:00 WIB
KONSULTASI PAJAK

Ada Aturan Baru, WPOP sebagai Pemotong PPh Final atas Sewa Diperluas?

Jum'at, 13 Juni 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Optimalkan Pajak, Sri Mulyani Minta Coretax Segera Diperbaiki

Jum'at, 13 Juni 2025 | 17:47 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II, Ini Daftar Lengkapnya