Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Jum'at, 04 Juli 2025 | 21:00 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Jum'at, 04 Juli 2025 | 17:25 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 01 Juli 2025 | 12:03 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 01 Juli 2025 | 08:51 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Fokus
Reportase

Digitalisasi Bansos, Pemerintah Segera Luncurkan Portal Perlinsos

A+
A-
0
A+
A-
0
Digitalisasi Bansos, Pemerintah Segera Luncurkan Portal Perlinsos

Warga antre untuk menerima uang tunai bantuan sosial program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kota Serang, Banten, Rabu (8/1/2025). ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah berupaya mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensinya.

Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan segera meluncurkan digitalisasi program bansos dalam bentuk Portal Perlinsos. Portal Perlinsos adalah sebuah platform terpadu yang ditopang oleh Digital Public Infrastructure (DPI) – identitas kependudukan digital dan data biometric sebagai alat autentikasi – serta Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai data exchange platform.

"Melalui portal ini, proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos dapat diakses langsung oleh masyarakat secara digital dan mandiri dengan aman dan mudah," katanya melalui media sosial Instagram, Jumat (4/7/2025).

Baca Juga: Buktikan Transaksi Pinjaman Afiliasi Wajar? Perlu Tahapan Pendahuluan

Luhut mengatakan pengembangan Portal Perlinsos menjadi bentuk kerja kolektif lintas kementerian dan lembaga dalam mengembangkan digitalisasi pemerintahan. Dia pun terlibat dalam persiapan program digitalisasi bansos yang akan segera diluncurkan tersebut.

Menurutnya, digitalisasi bansos ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi transformasi digital layanan publik, khususnya dalam sistem perlindungan sosial (perlinsos). Digitalisasi disebut sebagai kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien.

Pada tahap awal penerapan Portal Perlinsos, ada 2 program akan menjadi fokus utama pilot project yakni program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Baca Juga: DPR Sebut Pemungutan Pajak oleh Marketplace Masih Wacana

Pemerintah juga telah menetapkan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai lokasi percontohan nasional karena kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik.

Agar Portal Perlinsos berhasil, Luhut menekankan pentingnya pelaksanaan pilot yang solid dan terkoordinasi, disertai evaluasi menyeluruh serta penyusunan rekomendasi konkret agar model tersebut bisa direplikasi secara nasional dalam waktu dekat.

"Ini bukan sekadar checkpoint, tetapi juga simbol komitmen kita bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data untuk mencapai tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Baca Juga: Bolehkah Klinik Gigi Bikin Faktur Pajak Gabungan? Begini Aturannya

Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp503 triliun untuk program perlinsos. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : bantuan sosial, apbn, keuangan negara, bansos, pkh, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

sulaiman danang

[email protected]
Jum'at, 04 Juli 2025 | 19:39 WIB
https://properthy.com/filedata/public/pageimg/?loc=TIMAH33 https://properthy.com/filedata/public/pageimg/?loc=VIRTUS77 https://properthy.com/filedata/public/pageimg/?loc=MINO77 https://mino77.org/ https://dinar33.org/ https://juhi88.org/ https://juhi88.site https://www.myhospitalnow.com/suster/?rs=D ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 04 Juli 2025 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Outlook Pajak Shortfall, Tax Ratio 2025 Diproyeksi Hanya 10,03%

Jum'at, 04 Juli 2025 | 09:00 WIB
DITJEN PAJAK

DJP Dikunjungi Otoritas Pajak Kamboja, Bahas Transformasi Digital

Jum'at, 04 Juli 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP: Setoran Pajak Pedagang Online Masih Kurang Ketimbang Transaksinya

berita pilihan

Jum'at, 04 Juli 2025 | 21:00 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Buktikan Transaksi Pinjaman Afiliasi Wajar? Perlu Tahapan Pendahuluan

Jum'at, 04 Juli 2025 | 20:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Validasi Dokumen dan Lapangan dalam Pengakuan AEO?

Jum'at, 04 Juli 2025 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sebut Pemungutan Pajak oleh Marketplace Masih Wacana

Jum'at, 04 Juli 2025 | 19:30 WIB
THAILAND

Kejar Kesepakatan Tarif dengan AS, Ini Strategi Thailand

Jum'at, 04 Juli 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bolehkah Klinik Gigi Bikin Faktur Pajak Gabungan? Begini Aturannya

Jum'at, 04 Juli 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perlu Surat Pernyataan agar Merchant Tak Kena Potong PPh Marketplace

Jum'at, 04 Juli 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Olahraga Padel Kini Dipungut Pajak, Ini Penjelasan DJP

Jum'at, 04 Juli 2025 | 17:30 WIB
KOTA GORONTALO

Pemkot Bakal Pangkas Tarif Pajak Sarang Burung Walet Jadi 2,5%

Jum'at, 04 Juli 2025 | 17:25 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM

Tak Cuma Pengalaman Kerja, Ini 5 Benefit Ikuti DDTC Internship Program

Jum'at, 04 Juli 2025 | 17:00 WIB
KONSULTASI PAJAK

Apa Benar Tanggapan SPHP Kini Tidak Bisa Diperpanjang? Begini Faktanya