Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Temui Duta Besar China, Dirjen Pajak Bahas Pertukaran Data dan Coretax

A+
A-
4
A+
A-
4
Temui Duta Besar China, Dirjen Pajak Bahas Pertukaran Data dan Coretax

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Duta Besar China Wang Lutong. (Foto: DJP/Hanny Hardi/Paruhum Aurora Sotarduga Hutauruk)

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menemui Duta Besar China Wang Lutong dalam acara pertemuan kerja sama antara Indonesia dan China di Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP) pada 4 Juli 2025.

Bimo mengatakan dialog ini merupakan langkah penting untuk berikutnya dapat lebih sering berkomunikasi intensif bersama China sebagai mitra untuk kemanfaatan bersama. Salah satu yang dibahas ialah terkait dengan pertukaran data.

“DJP punya tujuan memperluas kapasitas, termasuk basis pemajakan, yang akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. DJP telah menerima banyak data dan berharap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penerimaan pajak,” katanya dikutip dari situs DJP, Senin (7/7/2025).

Baca Juga: Salah Setor PPh Final UMKM Tak Bisa Dipindahbukukan, Bisanya Restitusi

Saat ini, lanjut Bimo, DJP tengah berjuang menghimpun penerimaan pajak, salah satunya dengan menerapkan Coretax DJP. Menurutnya, Coretax DJP mengintegrasikan seluruh proses bisnis pajak menjadi lebih efektif dan efisien, baik bagi wajib pajak maupun pegawai pajak.

Dia juga berharap para investor asal China yang menanamkan modal di Indonesia untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terlebih, jumlah investor China di Indonesia tidak sedikit jumlahnya.

"Saya mengharapkan mereka merupakan wajib pajak yang patuh. Kepatuhan wajib pajak yang berasal dari China diharapkan dapat men-direct kepatuhan pajak dari wajib pajak lainnya,” tuturnya.

Baca Juga: Menkeu Yakin PPN DTP Tiket Pesawat Dongkrak Jumlah Wisatawan

Sementara itu, Wang mengapresiasi sambutan baik dari DJP. Dia juga berharap adanya forum-forum lain, termasuk forum informal, guna mempererat komunikasi dan kerja sama antara kedua instansi.

Menurutnya, Indonesia menghadapi banyak tantangan, seperti demografi luas dan penduduk yang banyak. Karakteristik ini dinilai mirip dengan negaranya sehingga memungkinkan DJP dan China memiliki peluang lebih besar untuk pertukaran data.

Sepanjang semester I/2025, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp831,3 triliun, turun 6,21% dari periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp147, tumbuh 9,6%. Adapun PNBP terkumpul senilai Rp222,9 triliun. (rig)

Baca Juga: Setor PPh Pasal 25 tapi Salah Kode, Bisakah Dilakukan Pemindahbukuan?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : dirjen pajak bimo wijayanto, pajak, duta besar china, coretax, penerimaan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 Juli 2025 | 07:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bakal Kirim Email ke 12,87 Juta WP, Imbau Aktivasi Akun Coretax

Senin, 28 Juli 2025 | 07:16 WIB
DDTC ACADEMY

Persiapkan Profesional DDTC, Kelas USKP Khusus Internal Digelar

Senin, 28 Juli 2025 | 06:00 WIB
FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

Dalam Memungut Pajak, Negara Tetap Harus Memperhatikan Hak-Hak WP

berita pilihan

Senin, 28 Juli 2025 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Salah Setor PPh Final UMKM Tak Bisa Dipindahbukukan, Bisanya Restitusi

Senin, 28 Juli 2025 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Menkeu Yakin PPN DTP Tiket Pesawat Dongkrak Jumlah Wisatawan

Senin, 28 Juli 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Redam Dampak Tarif Trump 19%, DPR Sebut Eksportir Butuh Insentif

Senin, 28 Juli 2025 | 18:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bupot 1721 A1 Belum Fasilitasi NPWP 9990000000999000, Harus Bagaimana?

Senin, 28 Juli 2025 | 17:30 WIB
INSENTIF FISKAL

Pemerintah Realisasikan Rp13,6 Triliun untuk Paket Stimulus Ekonomi

Senin, 28 Juli 2025 | 16:30 WIB
PER-7/PJ/2025

Aturan Diperketat, Cuma KLU Jasa yang Bisa Jadi PKP di Kantor Virtual

Senin, 28 Juli 2025 | 16:15 WIB
UJI MATERIIL

Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris, Masyarakat Uji UU ke MK