Termasuk Fasilitas Pajak, Ini Strategi Peningkatan Lifting Migas 2026

"Dari sisi dukungan fiskal, pemerintah memberikan pembebasan pajak tidak langsung baik pada tahap eksplorasi maupun eksploitasi," bunyi dokumen KEM-PPKF 2026 dikutip pada Sabtu (24/5/2025).

Pemerintah antara lain telah mengatur ketentuan perpajakan pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam PP 53/2017. Pengaturan ketentuan perpajakan ini juga mencakup pemberian fasilitas perpajakan.

Fasilitas perpajakan itu di antaranya diberikan untuk kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak bagi hasil gross split.Fasilitas perpajakan diberikan sejak masa eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan kontraktor mencapai produksi komersial.

Pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial, kontraktor diberikan beberapa fasilitas perpajakan. Pertama, pembebasan pungutan bea masuk atas impor barang yang digunakan dalam rangka operasi perminyakan.

Kedua, PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut atas perolehan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP); impor BKP; pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang digunakan dalam rangka operasi perminyakan.

Ketiga, tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang yang telah memperoleh fasilitas pembebasan dari pungutan bea masuk. Keempat, pengurangan PBB sebesar 100% dari PBB migas terutang yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

"Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas nonperpajakan seperti perbaikan kontrak migas, misalnya dengan model baru gross split dengan bagi hasil untuk kontraktor mencapai 45%-50%," bunyi dokumen KEM-PPKF 2026.

Pemerintah menjelaskan peningkatan lifting migas diperlukan untuk mencapai ketahanan energi atau swasembada migas. Pemerintah pun akan melakukan terobosan untuk meningkatkan produksi dan mendorong investasi sektor migas.

Dalam meningkatkan produksi migas, pemerintah berencana memanfaatkan sumur-sumur migas yang sudah tidak aktif memproduksi tetapi belum secara resmi ditutup atau idle well. Data Kementerian ESDM menunjukkan terdapat 16.990 sumur idle dari sekitar 40.000 sumur migas, yang mana sekitar 4.495 sumur idle dapat dioperasikan kembali (reaktivasi).

Kemudian, sumur-sumur produktif dapat dioptimalkan dengan teknologi baru seperti Enhanced Oil Recovery (EOR). Teknologi EOR pada dasarnya digunakan untuk menguras minyak yang masih banyak tersisa di sumur (reservoir) yang belum dapat diangkat dengan metode produksi primer atau primary recovery.

Setelahnya, pemerintah mengeksplorasi cadangan minyak baru. Indonesia memiliki cadangan minyak bumi terbukti sekitar 2,41 miliar barel dan 35,3 trillion cubic feet (TCF) gas seperti di Buton, Timor, Seram, Aru, dan Warim.

Pada dokumen KEM-PPKF 2026, pemerintah menargetkan lifting minyak sebanyak 600.000-605.000 barel per hari, serta lifting gas sekitar 953.000-1,01 juta barel setara minyak per hari.

Kinerja lifting migas yang selalu di bawah target APBN telah menjadi sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam beberapa tahun terakhir. Sebab, asumsi lifting migas ini juga menjadi dasar bagi pemerintah dan DPR merancang APBN.

Misal pada Februari 2025, realisasi lifting minyak bumi hanya sebanyak 596.000 barel per hari atau di bawah asumsi pada APBN sebanyak 605.000 barel per hari. Sedangkan untuk lifting gas bumi, sebanyak 947.000 barel setara minyak per hari atau di bawah asumsi pada APBN sebanyak 1,0 juta barel setara minyak per hari. (dik)