Pentingnya Mendorong Transparansi Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010–2035, transparansi dan kredibilitas disebut sebagai fondasi penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Komitmen tersebut diterjemahkan melalui penguatan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan.

Menanggapi komitmen tersebut, Pengadilan Pajak telah menunjukkan perkembangan positif dalam mengedepankan keterbukaan. Sejak awal 2020, lembaga ini telah memublikasikan lebih dari 40.000 putusan lengkap melalui situs resminya.

Putusan-putusan tersebut bukan lagi hanya berupa risalah, melainkan telah mencakup seluruh elemen pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU Pengadilan Pajak.

Keterbukaan tersebut memberikan dampak positif, publik kini dapat menjadikan dokumen putusan sebagai rujukan, baik untuk kepentingan akademis maupun praktis, termasuk dalam mempersiapkan strategi menghadapi sengketa serupa di masa depan.

Namun, masih terdapat sejumlah tantangan mendasar. Merujuk pada buku Lembaga Peradilan Pajak DDTC, kajian akademis terhadap putusan pengadilan masih minim. Selain itu, prediktabilitas putusan yang rendah dan lamanya waktu penyelesaian perkara menjadi keluhan utama yang belum rampung.

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung berperan sebagai pengadil terakhir dalam perkara perpajakan. Namun, tidak adanya mekanisme pengawasan internal atas putusan lembaga ini menjadikan prinsip transparansi dan akuntabilitas semakin krusial.

Dalam konteks ini, peran publik, akademisi, dan lembaga seperti Komisi Yudisial menjadi sangat penting dalam menjalankan pengawasan eksternal yang efektif terhadap produk yudisial Mahkamah Agung.

Permasalahan lain yang turut memperumit ekosistem keadilan pajak ialah belum berkembangnya tradisi yurisprudensi. Ketiadaan preseden yang kuat menyebabkan rendahnya prediktabilitas putusan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan posisi wajib pajak dalam menyusun strategi pembelaan.

Oleh karena itu, penguatan kajian terhadap putusan dan peningkatan konsistensi antarperkara menjadi kebutuhan mendesak demi menciptakan sistem peradilan yang lebih terbuka dan responsif.

Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung keterbukaan informasi dan memperkuat basis data yurisprudensi perpajakan, DDTC melalui platform Perpajakan DDTC menghadirkan kanal Putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung untuk mempermudah publik dalam mengakses dokumen putusan.

Ribuan putusan tersedia dan dapat ditelusuri secara cepat hanya dengan mengetik kata kunci yang relevan. Lebih dari itu, pengguna juga dapat memanfaatkan fitur filter untuk menyaring hasil pencarian berdasarkan tahun, jenis pajak, upaya hukum, hingga hasil putusan. Hal ini mendukung riset dan analisis yang lebih efisien dan terstruktur.

Untuk pemahaman yang lebih mendalam, DDTC juga telah menerbitkan buku Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia: Persoalan, Tantangan, dan Tinjauan di Beberapa Negara yang terdiri atas lima bab.

Hal-hal yang diulas antara lain sejarah lembaga peradilan sengketa pajak di Indonesia, persoalan kelembagaan seperti dualisme pembinaan, kompetensi hakim, tata kelola organisasi, serta nilai-nilai dasar lembaga peradilan, termasuk transparansi, independensi, dan akuntabilitas. (rig)

Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?
Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel dan dapatkan berita pilihan langsung di genggaman Anda.
Ikuti sekarang! Klik tautan:
link.ddtc.co.id/WACDDTCNews