Kemenkeu: Kepatuhan Pajak Orang Berpenghasilan Besar Diawasi Ketat

"Bagaimana upaya kami meningkatkan [penerimaan pajak], bagi [wajib pajak yang terkena lapisan tarif] 35%, kami mengawasi. Kami mengawasi bahwa yang dilaporkan oleh wajib pajak itu adalah benar," ujarnya dalam Diskusi Publik Proposal Kebijakan Pajak Berkeadilan, dikutip pada Rabu (28/5/2025).

Untuk diketahui, tarif PPh orang pribadi sebesar 35% dikenakan atas lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar. Ketentuan itu berlaku sejak 2022 seiring dengan implementasi UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Yon menjelaskan Indonesia menganut sistem perpajakan self assessment. Artinya, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak, termasuk orang yang kena lapisan tarif PPh 35%.

Sementara otoritas pajak berperan mengawasi wajib pajak melalui serangkaian tindakan pengawasan, serta penegakan hukum perpajakan seperti mencakup pemeriksaan dan penyidikan.

"Wajib pajak akan melaporkan pajak sesuai dengan [penghasilan] yang dia terima. Nah tugas kami tinggal mengawasi saja, tapi kami memastikan yang dilaporkan adalah benar," kata Yon.

Untuk mengakomodasi pengawasan secara efisien, Yon mengungkapkan DJP telah melakukan berbagai reformasi. Salah satunya, melakukan pertukaran data dan informasi untuk kepentingan perpajakan dengan pihak internal pemerintah maupun eksternal seperti lembaga keuangan.

"EOI [exchange of information] itu menjadi sebuah alat untuk kita memastikan bahwa apa yang dilaporkan oleh wajib pajak itu sudah sesuai dengan kondisi yang seharusnya," tutup Yon. (dik)